• Index Berita
  • Privacy Policy
Kamis, November 19, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Rieke Diah Pitaloka Dukung Prabowo Berantas Karhutla

Rieke Diah Pitaloka Dukung Prabowo Berantas Karhutla

Jenggala 005 by Jenggala 005
Agustus 24, 2026 22:03
in News, Pemerintah, Politik
0
Rieke Diah Pitaloka Dukung Prabowo Berantas Karhutla

Dukung Prabowo Berantas Karhutla, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Lawan Otak Korporasi

0
SHARES
6
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Anggota Komisi XIII DPR RI bidang Hukum dan HAM, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan dukungan atas kebijakan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menekankan bahwa respons negara tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman atau penindakan terhadap pelaku di lapangan saja.

Berita Terkait

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

Rieke meminta agar penegakan hukum dilanjutkan sampai mengungkap dan mempertanggungjawabkan pihak yang paling bertanggung jawab, termasuk korporasi dan aktor yang mendapatkan manfaat dari kebakaran.

Pernyataan itu disampaikan Rieke pada Senin (24/8) sebagai tindak lanjut arahan presiden saat rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8).

Menurut Rieke, pernyataan presiden bahwa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran akan ditindak harus diwujudkan melalui proses hukum yang nyata dan transparan.

Ia mencatat adanya empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan, serta potensi pencabutan izin jika pelanggaran terbukti.

Rieke mengingatkan agar penegakan hukum tidak hanya menangkap pelaku lapangan sementara aktor yang mengarahkan, membiarkan, atau lalai dalam pencegahan tetap luput dari pemeriksaan.

Ia menegaskan instrumen hukum yang memadai telah tersedia untuk menindak pelaku dan korporasi yang bertanggung jawab atas karhutla.

Rieke menunjuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai salah satu dasar hukum.

Selain itu, ia menyebut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan pelaksana juga ada, antara lain PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang terakhir diubah melalui PP Nomor 8 Tahun 2026.

Rieke menekankan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan ekologis karena asap yang ditimbulkan menyerang aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat sehingga menyentuh ranah hak asasi manusia.

Untuk itu, ia mengusulkan penegakan hukum terpadu yang melibatkan Polri, Kejaksaan, penyidik lingkungan hidup dan kehutanan serta aparat penegak hukum terkait.

Salah satu langkah investigasi yang diminta adalah melakukan overlay lokasi kebakaran dengan peta kawasan hutan, HGU, perkebunan, serta konsesi dan perizinan.

Rieke juga menekankan perlunya menelusuri rantai perbuatan dan pertanggungjawaban dari pelaku lapangan hingga pengendali dan korporasi, menggunakan instrumen administratif, perdata, dan pidana secara paralel sesuai alat bukti.

Ia meminta proses penyelidikan terhadap empat korporasi di Kalimantan Barat berjalan profesional, transparan, tanpa intervensi, dan tanpa tebang pilih.

Selain penindakan hukum, Rieke mendorong pemerintah membuka data penanganan karhutla secara terpadu untuk menjamin akuntabilitas.

Data yang diminta mencakup titik dan luas kebakaran, status kawasan, pemegang izin atau konsesi, pemilik manfaat, hasil pemeriksaan lapangan, jumlah masyarakat terdampak, kerugian, anggaran penanganan, proses hukum hingga kewajiban pemulihan.

Ia mengusulkan penanganan ini dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional 90 Hari Kerja dengan evaluasi pada hari ke-7, ke-30, ke-60, dan ke-90.

Rieke memperingatkan bahwa penegakan hukum tanpa keterbukaan data berisiko hanya berhenti pada kasus per kasus tanpa mampu membongkar pola dan aktor di balik kebakaran.

Ia juga menegaskan bahwa pemulihan hak masyarakat dan lingkungan harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban, tidak cukup hanya vonis atau pencabutan izin.

Menurutnya, pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Negara, lanjut Rieke, berkewajiban memastikan hak-hak masyarakat terdampak tetap terpenuhi, termasuk akses kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendidikan, keselamatan pekerja, serta perlindungan bagi kelompok rentan selama krisis karhutla berlangsung.

Tags: DPRindonesiaunggulKarhutlaLingkungan hidupPDI PerjuanganPDIPPitaloka DukungPrabowo BerantasRieke Diahrieke diah pitaloka
SummarizeShare

Berita Terkait

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Aksi penghijauan dengan penanaman 1.700 pohon dilaksanakan di Kawasan Arming Dearming Taxiway Paralel Lanud Roesmin Nurjadin pada Kamis (19/11/26). Panglima Kodau I Marsdya TNI Erwin Sugiandi, M.Han., memberi...

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Selasa (17/11/2026), Lapangan Tembak Rhee Dharma Shanty Lanal Nias di Jalan Baloho Indah, Telukdalam, Nias Selatan dipenuhi peserta dan tamu undangan. Acara utama adalah Menembak Pistol Eksekutif yang...

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Korps Marinir menggelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif Internal dalam rangka HUT Korps Marinir ke-81 tahun 2026. Kompetisi berlangsung di lapangan tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Ajang...

Kasau: Samkaryanugraha, Pengakuan dan Kepercayaan Negara

Kasau: Samkaryanugraha, Pengakuan dan Kepercayaan Negara

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Kebanggaan institusi semakin bertambah setelah penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha pada penghujung bulan Oktober lalu. Penghargaan itu dinilai sebagai pengakuan negara atas dedikasi serta pengabdian satuan TNI Angkatan Udara....

Next Post
Gangguan Kamtibmas Turun 1,91%, Polri Ajak Jaga Kondusivitas

Gangguan Kamtibmas Turun 1,91%, Polri Ajak Jaga Kondusivitas

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.