Anggota Komisi XIII DPR RI bidang Hukum dan HAM, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan dukungan atas kebijakan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menekankan bahwa respons negara tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman atau penindakan terhadap pelaku di lapangan saja.
Rieke meminta agar penegakan hukum dilanjutkan sampai mengungkap dan mempertanggungjawabkan pihak yang paling bertanggung jawab, termasuk korporasi dan aktor yang mendapatkan manfaat dari kebakaran.
Pernyataan itu disampaikan Rieke pada Senin (24/8) sebagai tindak lanjut arahan presiden saat rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8).
Menurut Rieke, pernyataan presiden bahwa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran akan ditindak harus diwujudkan melalui proses hukum yang nyata dan transparan.
Ia mencatat adanya empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan, serta potensi pencabutan izin jika pelanggaran terbukti.
Rieke mengingatkan agar penegakan hukum tidak hanya menangkap pelaku lapangan sementara aktor yang mengarahkan, membiarkan, atau lalai dalam pencegahan tetap luput dari pemeriksaan.
Ia menegaskan instrumen hukum yang memadai telah tersedia untuk menindak pelaku dan korporasi yang bertanggung jawab atas karhutla.
Rieke menunjuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai salah satu dasar hukum.
Selain itu, ia menyebut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan pelaksana juga ada, antara lain PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang terakhir diubah melalui PP Nomor 8 Tahun 2026.
Rieke menekankan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan ekologis karena asap yang ditimbulkan menyerang aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat sehingga menyentuh ranah hak asasi manusia.
Untuk itu, ia mengusulkan penegakan hukum terpadu yang melibatkan Polri, Kejaksaan, penyidik lingkungan hidup dan kehutanan serta aparat penegak hukum terkait.
Salah satu langkah investigasi yang diminta adalah melakukan overlay lokasi kebakaran dengan peta kawasan hutan, HGU, perkebunan, serta konsesi dan perizinan.
Rieke juga menekankan perlunya menelusuri rantai perbuatan dan pertanggungjawaban dari pelaku lapangan hingga pengendali dan korporasi, menggunakan instrumen administratif, perdata, dan pidana secara paralel sesuai alat bukti.
Ia meminta proses penyelidikan terhadap empat korporasi di Kalimantan Barat berjalan profesional, transparan, tanpa intervensi, dan tanpa tebang pilih.
Selain penindakan hukum, Rieke mendorong pemerintah membuka data penanganan karhutla secara terpadu untuk menjamin akuntabilitas.
Data yang diminta mencakup titik dan luas kebakaran, status kawasan, pemegang izin atau konsesi, pemilik manfaat, hasil pemeriksaan lapangan, jumlah masyarakat terdampak, kerugian, anggaran penanganan, proses hukum hingga kewajiban pemulihan.
Ia mengusulkan penanganan ini dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional 90 Hari Kerja dengan evaluasi pada hari ke-7, ke-30, ke-60, dan ke-90.
Rieke memperingatkan bahwa penegakan hukum tanpa keterbukaan data berisiko hanya berhenti pada kasus per kasus tanpa mampu membongkar pola dan aktor di balik kebakaran.
Ia juga menegaskan bahwa pemulihan hak masyarakat dan lingkungan harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban, tidak cukup hanya vonis atau pencabutan izin.
Menurutnya, pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Negara, lanjut Rieke, berkewajiban memastikan hak-hak masyarakat terdampak tetap terpenuhi, termasuk akses kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendidikan, keselamatan pekerja, serta perlindungan bagi kelompok rentan selama krisis karhutla berlangsung.







