Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menekankan perlunya penguatan menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia.
Pekan lalu ia mengajukan beberapa langkah konkret, termasuk pembentukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang khusus menangani anak serta penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan unit Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bawah Kepolisian RI (Polri).
Pernyataan itu disampaikan saat Rieke ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Rieke mengingatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap memiliki hak konstitusional yang harus dipenuhi negara, antara lain akses pendidikan dan pembinaan yang layak selama proses hukum berlangsung.
Sebagai wakil Fraksi PDI Perjuangan, ia mengatakan Komisi XIII tengah memperjuangkan agar anak diperlakukan terpisah dari orang dewasa di lembaga pemasyarakatan dan tetap mendapatkan layanan pendidikan.
Rieke memberi apresiasi atas sinergi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dinilai mendukung agar anak binaan tidak putus sekolah.
Di sisi lain, ia menilai Direktorat PPA dan TPPO Polri memerlukan penguatan besar-besaran, termasuk restrukturisasi organisasi, perbaikan sistem pelaporan, peningkatan kapasitas penyidik, dan dukungan anggaran yang memadai.
Menurut Rieke, perlindungan anak tidak boleh menjadi tugas satu kementerian atau satu komisi saja; penanganannya membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid.
Ia juga mengingatkan bahwa politik anggaran harus berpihak pada perlindungan anak sehingga Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak tidak dipandang remeh, karena perlindungan anak mencerminkan wujud kehadiran negara.







