Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak pembenahan menyeluruh atas tata kelola pemenuhan gizi nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan itu disampaikan Rieke terkait putusan MK atas uji materiil pengalokasian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026 terhadap UUD 1945.
Dalam keterangan resmi yang dirilis Jumat (31/7), Rieke menegaskan bahwa momen putusan MK harus dimanfaatkan untuk reformasi kebijakan pemenuhan gizi secara komprehensif.
Menurutnya, negara tidak cukup mengandalkan pembagian makanan sementara tanpa membangun sistem yang tahan lama dan berbasis hak asasi manusia.
Rieke menegaskan bahwa hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak merupakan rangkaian hak konstitusional yang harus dipenuhi secara terpadu.
Ia juga menilai kerangka hukum saat ini, termasuk Perpres No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Perpres No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, masih memerlukan penyempurnaan.
Perbaikan diperlukan untuk menjawab isu pendanaan, koordinasi lintas sektor, desentralisasi, keamanan pangan, dan akuntabilitas yang muncul pascaputusan MK.
Untuk itu Rieke mengajukan tiga rekomendasi strategis kepada pemerintah.
Pertama, penerbitan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional yang menempatkan MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi berbasis siklus kehidupan (life-cycle approach).
Skema life-cycle approach tersebut harus mencakup remaja, calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta lansia.
Rieke menekankan bahwa pendanaan gizi harus disusun secara mandiri dan transparan serta tidak mengurangi anggaran komponen utama pendidikan.
Kedua, pembangunan tata kelola nasional terintegrasi yang memperjelas pembagian kewenangan serta mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga.
Perbaikan juga wajib menjangkau rantai pasok hingga tingkat desa untuk sekaligus mendorong aktivitas ekonomi rakyat di akar rumput.
Ketiga, penguatan basis hak asasi manusia, desentralisasi, serta integrasi Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional ke dalam sistem Satu Data Indonesia.
Rieke meminta peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengawasan diperkuat, disertai jaminan keamanan pangan, transparansi anggaran, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi.
Ia menutup dengan menyerukan pembentukan tata kelola pemenuhan gizi nasional yang menyeluruh, bukan sekadar program sementara, sehingga setiap warga terlindungi sejak awal kehidupan hingga usia lanjut.







