Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka berbicara pada Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Rieke menegaskan bahwa dinamika di Selat Hormuz menyentuh aspek hukum, hak asasi manusia, konflik bersenjata, serta keselamatan pelayaran dan warga sipil, termasuk anak buah kapal, pekerja migran, dan pengungsi.
Ia meminta agar isu ini dipandang sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi WNI di luar negeri dan mendorong langkah-langkah pencegahan yang komprehensif.
Rieke mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai respons terhadap situasi regional tersebut.
Pertama, diplomasi Indonesia harus diarahkan untuk mendorong deeskalasi antara Iran–Amerika Serikat serta memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Kedua, Kementerian Luar Negeri perlu memperbarui sistem peringatan dini, melakukan pendataan, menyediakan bantuan hukum, dan menyiapkan mekanisme evakuasi bagi Warga Negara Indonesia di daerah konflik.
Ketiga, pemerintah diimbau memperkuat cadangan energi nasional, melakukan diversifikasi impor minyak dan LPG, serta menyusun strategi mitigasi risiko fiskal.
Keempat, Rieke mendesak Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Bioethanol Nasional untuk memberikan kepastian hulu-hilir terkait bahan baku, harga, offtaker, distribusi, standar mutu, dan insentif.
Menurutnya, bioethanol harus difungsikan sebagai instrumen kedaulatan energi untuk menggantikan impor bahan bakar, memperkuat posisi petani dan industri domestik, serta melindungi hak ekonomi rakyat.
Rieke memperingatkan bahwa perkembangan di Selat Hormuz merupakan sinyal penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.
Ia menambahkan bahwa gangguan di kawasan tersebut tidak hanya berisiko terhadap ketahanan energi dan stabilitas ekonomi, tetapi juga menyangkut isu HAM dan keselamatan WNI di luar negeri.
Soal kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, Rieke meminta agar masyarakat dan pembuat kebijakan membaca hasil perundingan tersebut secara hati-hati karena belum berarti perdamaian permanen.
Perundingan di Swiss membuka ruang kesepakatan selama 60 hari, namun masih menyisakan persoalan inspeksi nuklir, pencabutan sanksi, konflik di Lebanon, hubungan Israel–Hezbollah, serta keamanan Selat Hormuz.
Rieke juga menyoroti posisi Iran yang mengaitkan akses terhadap fasilitas nuklir dengan tercapainya kesepakatan final dan penghentian sanksi.
Selat Hormuz disebutnya sebagai salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia.
Sekitar 20 juta barel minyak per hari atau sekitar 20 persen konsumsi petroleum liquids global melintasi jalur tersebut, sementara sekitar seperlima perdagangan liquefied natural gas (LNG) dunia juga melewati Selat Hormuz.
Rieke mencatat perkembangan pasar yang menunjukkan harga minyak Brent turun ke kisaran US$73,60 per barel meski lalu lintas kapal di Selat Hormuz belum pulih sepenuhnya.
Dampak terhadap Indonesia nyata, karena sekitar 25 persen impor minyak mentah dan 30 persen impor liquefied petroleum gas (LPG) masih berasal dari kawasan Timur Tengah.
Gangguan pada jalur tersebut berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah, laju inflasi, beban subsidi energi, biaya logistik, harga pangan, serta pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rieke mengingatkan beban subsidi energi dan kompensasi pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp381,3 triliun.
Ia memperingatkan bahwa jika harga minyak dunia meningkat ke kisaran US$90–92 per barel, kondisi fiskal berisiko melebar dan memerlukan langkah antisipatif sejak dini.







