Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan dukungan terhadap penguatan aturan perampasan aset sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi.
Ia menekankan bahwa penguatan kewenangan merampas tidak boleh berdiri sendiri tanpa reformasi menyeluruh terhadap tata kelola aset hasil kejahatan.
Rieke memperingatkan risiko munculnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bentuk baru Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dapat terlegitimasi oleh negara jika pengelolaan aset tidak diperbaiki.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (12/7/2026).
Menurut Rieke, kelemahan fundamental saat ini adalah keberlanjutan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 sebagai rujukan pengelolaan barang rampasan negara.
Ia menilai aturan itu sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum nasional mutakhir seperti UU Kejaksaan, UU TPPU, KUHP Nasional, dan KUHAP Nasional yang mendorong transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi.
Rieke mencontohkan kerentanan atas barang rampasan bernilai triliunan rupiah—baik berupa uang, saham, perusahaan, hingga aset digital dan kripto—yang rawan disalahgunakan apabila pengawasan lemah.
Ancaman nyata yang disebutnya antara lain manipulasi penilaian, konflik kepentingan dalam proses lelang, penunjukan nominee, serta penyamaran asal-usul aset hasil kejahatan.
Untuk mencegah celah korupsi baru tersebut, Rieke mengimbau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan pembangunan tata kelola aset yang modern selain aspek perampasan.
Ia mengajukan tiga rekomendasi utama sebagai solusi kebijakan.
Pertama, mencabut PP Nomor 43 Tahun 1948 dan menggantinya dengan regulasi baru yang mengatur seluruh rantai pemulihan aset mulai dari penelusuran, penyitaan, penyimpanan, penilaian independen, pengelolaan, pelelangan, hingga pengembalian aset.
Kedua, membentuk Sistem Nasional Pemulihan Aset dan Dana Amanah (National Asset Recovery and Trust Fund System) melalui Peraturan Presiden yang mengintegrasikan lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan terkait.
Rieke menjelaskan bahwa integrasi tersebut harus melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, KPK, PPATK, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan (DJKN), BPK, BPKP, OJK, dan Bank Indonesia.
Ketiga, mendorong digitalisasi tata kelola melalui pengembangan e-Asset Recovery System, National Asset Registry, dan National Asset Management System agar proses pemulihan aset dapat dipantau secara transparan oleh publik.
Rieke menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang dirampas, melainkan dari bagaimana aset hasil kejahatan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.







