Sepanjang 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 3.003 pengaduan yang diduga merupakan pelanggaran HAM.
Isu berkaitan hak atas kesejahteraan menjadi yang paling sering dilaporkan, diikuti hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, memaparkan temuan dan analisis lembaganya dalam keterangan pers pada Kamis, 9 Juli 2026, di Jakarta.
Anis menilai dinamika HAM di Indonesia semakin kompleks seiring perubahan dalam pembangunan, kondisi ekonomi, dan percepatan digitalisasi.
Menurutnya, agenda HAM saat ini meluas melampaui hak sipil dan politik, mencakup isu kesejahteraan, lingkungan, akses keadilan, serta perlindungan kelompok rentan.
Komnas HAM mencatat bahwa konflik agraria tetap menjadi persoalan sentral sepanjang tahun.
Sengketa terkait tanah, sumber daya alam, dan ruang hidup terus memicu ketegangan antara masyarakat, korporasi, dan negara.
Transformasi ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan hak asasi manusia.
Pekerja informal dan tenaga kerja berbasis aplikasi dilaporkan masih menghadapi keterbatasan dalam perlindungan sosial dan kepastian hukum.
Komnas HAM menekankan perlunya penguatan kebijakan untuk melindungi hak-hak pekerja di era ekonomi digital.
Perhatian pada kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat meningkat, terutama pasca-demonstrasi sepanjang 2025.
Lembaga itu menilai momentum tersebut penting untuk memperkuat pencegahan konflik, profesionalisme aparat, dan akuntabilitas penggunaan kewenangan negara.
Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih menemui hambatan di berbagai daerah.
Kasus penolakan rumah ibadah, kendala administratif, dan tindakan intoleransi menunjukkan kebutuhan penyempurnaan regulasi demi perlindungan yang setara.
Anis mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan membawa risiko terhadap privasi dan keamanan data.
Eksploitasi dalam ruang digital menjadi perhatian, sehingga tata kelola ruang digital berbasis hak asasi manusia perlu menjadi agenda nasional.
Perlindungan bagi kelompok rentan tetap menjadi tantangan utama, kata Komnas HAM.
Perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pekerja migran dilaporkan masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik dan keadilan.







