Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan lebih dari dua ribu BUMD di seluruh Indonesia saat ini berada dalam kondisi tidak sehat.
Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan resminya pada Jumat, 26 Juni 2026.
Ia memperkirakan hanya sekitar 20 persen dari total BUMD yang benar-benar sehat dan mampu berkontribusi maksimal kepada daerah.
Menurut Dede, sebagian besar perusahaan daerah hanya beroperasi secara terbatas tanpa performa optimal.
Salah satu penyebab utama lemahnya kinerja tersebut adalah tata kelola perusahaan yang belum menerapkan prinsip profesionalisme secara konsisten.
Karenanya, pembenahan manajemen menjadi prioritas Komisi II dalam penyusunan Undang-Undang BUMD yang tengah dibahas.
Komisi II mendorong agar mekanisme pengisian posisi direksi dan manajemen berbasis kompetensi sehingga penempatan jabatan bukan lagi didasarkan pada pertimbangan nonprofesional.
Pihak DPR menegaskan perlu perubahan struktur manajerial melalui sistem merit, bukan penunjukan berbasis titipan.
Di samping reformasi internal, DPR juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
Selama ini pengawasan daerah dinilai belum optimal sehingga banyak masalah tidak memperoleh penanganan cepat.
Dede mengingatkan pemerintah pusat agar dilengkapi instrumen yang lebih kuat untuk monitoring dan evaluasi, termasuk mekanisme penghargaan dan sanksi bagi BUMD.
Jika dikelola secara profesional dan akuntabel, BUMD berpotensi menjadi sumber utama peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, menyambut baik inisiatif pembentukan Undang-Undang BUMD tersebut.
Abdul Muin berharap aturan baru dapat mendorong perbaikan BUMD di tingkat kota dan kabupaten, khususnya di Kota Bekasi.
Ia juga mengusulkan agar proses penyusunan aturan melibatkan anggota DPRD untuk memberikan masukan agar kebijakan lebih aplikatif di daerah.
Saat ini Komisi II DPR RI masih membahas Rancangan Undang-Undang tentang BUMD sebagai upaya pembenahan keberadaan perusahaan daerah di seluruh wilayah Indonesia.







