Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 dipandang sebagai momen krusial dalam sejarah perlawanan politik di Indonesia.
Tekanan rezim Orde Baru terhadap Megawati Soekarnoputri justru memicu gelombang keberanian publik untuk menentang intimidasi kekuasaan.
Semangat yang mengemuka pada saat itu sering dirumuskan dengan ungkapan Satyam Eva Jayate, bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang.
Megawati kemudian menjadi figur pemersatu yang menarik dukungan lintas kalangan, mulai dari tokoh agama hingga organisasi mahasiswa dan pemuda.
Di antara tokoh yang memberikan dukungan politik tercatat nama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Amien Rais.
Aktivis dari berbagai organisasi, termasuk Partai Rakyat Demokratik (PRD), juga turut ambil bagian dalam konsolidasi perlawanan tersebut.
Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa pengalaman PDI saat itu menuntut keteguhan mental dan pendekatan strategis untuk tetap bertahan di bawah tekanan otoriter.
Menurut Ribka, dua langkah utama diperintahkan oleh Megawati: menempuh upaya hukum dan menjaga konsolidasi massa hingga akar rumput.
Walaupun kantor partai mengalami pengrusakan, DPP PDI harus berpindah-pindah ke lokasi seperti Condet, Pecenongan, dan Lenteng Agung, aktivitas organisasi berlanjut tanpa henti.
Upaya konsolidasi yang terus berjalan kemudian memperkuat basis dukungan publik memasuki Pemilu 1997.
Puncak transformasi simbolik terjadi pada 1998 ketika lambang banteng moncong putih dimunculkan secara terbuka di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, sebagai representasi perjuangan politik yang berkembang.
Peristiwa Kudatuli 1996 kini dipandang bukan sekadar benturan lokal, tetapi titik awal konsolidasi nasional yang berdampak pada dinamika politik berikutnya.







