Peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) dijadikan ajang pengingat agar komitmen terhadap demokrasi dan perlindungan kaum kecil terus diperkuat.
Acara yang bertajuk “Mengingat Luka, Menjaga Demokrasi” digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jabar, Bandung, pada Minggu (26/7).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap kebangkitan praktik-praktik otoritarian.
Ono mengingatkan bahwa peringatan ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan sarana untuk mempertahankan ruang kebebasan berekspresi dan hak-hak publik.
Ia menekankan bahwa demokrasi tidak cukup diartikan sebagai hak memilih; demokrasi juga menuntut agar suara warga dapat tersampaikan tanpa rasa takut atau tekanan.
Pada kesempatan itu, Ono mengajak seluruh elemen partai untuk mengenang para korban dan menghormati pengorbanan yang membuka ruang kebebasan saat ini.
Ia memberi instruksi kepada seluruh kader serta struktur partai di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk turun langsung ke lapangan dan menjadi penyalur aspirasi masyarakat.
Secara khusus, Ono meminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat untuk mendesak pemerintah daerah menunda seluruh penertiban atau penggusuran sampai ditemukan solusi yang adil.
Instruksi itu juga mencakup perlindungan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM yang kehilangan mata pencaharian akibat penertiban.
Ono menegaskan agar jajaran partai berbicara kepada penguasa eksekutif agar langkah-langkah penertiban tidak membuat rakyat kehilangan penghidupan.
Acara diakhiri dengan penguatan pesan agar luka sejarah dapat menjadi pelajaran, disertai kegiatan seni seperti penampilan Kelompok Penyanyi Jalanan, pembacaan puisi, dan keterlibatan pelaku UMKM lokal.







