Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya menjaga iklim demokrasi dan menolak kembalinya watak otoritarianisme dalam peringatan 30 Tahun Tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli).
Acara refleksi digelar di Rumah Aspirasi GARASI (GriyA Rajut AspiraSI), Banyuwangi, Jawa Timur, pada Senin (27/7/2026).
Sonny menyatakan bahwa peristiwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan dan wujud nyata pembunuhan terhadap demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa penyerangan terhadap Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh kekuasaan otoriter yang memanfaatkan aparatur negara tiga dekade silam harus menjadi pelajaran bagi bangsa agar tidak terulang.
Dalam sambutannya, Sonny menegaskan pesan kebangsaan yang sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Tujuan peringatan menurutnya bukan untuk menyuburkan dendam, melainkan untuk menegaskan komitmen agar kekerasan atas nama negara dan penindasan terhadap kedaulatan rakyat tidak terjadi lagi.
Acara menghadirkan tokoh lintas generasi, termasuk senior PDI Perjuangan, simpatisan partai, serta generasi muda yang lahir setelah peristiwa Kudatuli.
Kader muda Prayogi Adi Pratama memaknai momentum itu sebagai ruang belajar sejarah bagi generasi penerus demi menjaga demokrasi.
“Sebagai kader yang lahir pasca-kerusuhan 27 Juli 1996, kami hanya dapat membaca berdasarkan sejarah yang tertulis. Kami juga ingin mendengarkan testimoni para senior partai yang merasakan bagaimana pembungkaman-pembungkaman dan hilangnya kebebasan dalam berdemokrasi terjadi pada masa itu,” ujarnya.
Akademisi Banyuwangi, Sahru Romadhoni, menilai berbagai dokumen sejarah menunjukkan Peristiwa Kudatuli merupakan konsekuensi dari praktik kekuasaan yang menindas pada masa Orde Baru.
Sebelum tampil di GARASI, Sonny terlebih dahulu mengikuti rangkaian refleksi di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III, ia juga menggelar kegiatan serupa di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.
Dalam forum yang dihadiri banyak generasi muda, sejumlah saksi sejarah membagikan pengalaman mengenai beratnya tekanan hidup dan hilangnya kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru.
Menurut Sonny, pengalaman tersebut penting agar generasi penerus tidak memberi ruang bagi lahirnya kembali kekuasaan yang mematikan kebebasan berpendapat dan prinsip check and balances.
PDI Perjuangan disebutnya akan terus mengedepankan politik peradaban yang berlandaskan falsafah Satyam Eva Jayate, yakni keyakinan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang.
Sonny berkomitmen memanfaatkan peringatan 27 Juli sebagai landasan dan semangat dalam menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan publik berpihak pada kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
“Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Wakil Rakyat yang telah diberikan amanah oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso,” pungkasnya.







