JENGGALA.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali memberlakukan sanksi tilang terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi dan yang belum menjalani uji emisi, mulai tanggal 1 November. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya pengenaan tilang tersebut dianggap tidak efektif dan dibatalkan.
Koordinasi terkait rencana ini telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, seperti yang diungkapkan oleh juru bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara, Ani Ruspitawati. Ani mengatakan bahwa rencananya tilang uji emisi akan kembali diberlakukan pada awal November mendatang di beberapa lokasi tertentu.
Uji emisi adalah pengujian kinerja mesin kendaraan yang bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin. Proses uji ini juga memberikan informasi penting tentang kondisi kendaraan, seperti kondisi injector, kadar gas buang mesin, dan kadar sisa gas buang dari knalpot.
Kendaraan yang ingin lolos uji emisi harus memenuhi sejumlah standar kriteria, yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan tahun produksi kendaraan tersebut. Sebagai contoh, pada mobil berbahan bakar bensin, ada dua kategori yang berbeda: mobil dengan tahun produksi di bawah 2007 dan di atas 2007.
Untuk mobil dengan tahun produksi di bawah 2007, kendaraan harus memiliki kadar CO2 di bawah 3 persen dan HC di bawah 700 ppm. Sementara itu, mobil dengan tahun produksi di atas 2007 harus memiliki kadar CO2 tidak lebih dari 1,5 persen dan HC di bawah 200 ppm.
Persyaratan yang berbeda juga berlaku untuk mobil diesel dengan bobot kendaraan 3,5 ton. Mobil diesel ini dibagi berdasarkan periode produksi, yaitu di atas atau di bawah tahun 2010. Mobil diesel dengan tahun produksi di atas 2010 harus memiliki kadar opasitas di bawah 40 persen, sedangkan mobil dengan tahun produksi di bawah 2010 tidak boleh memiliki kadar opasitas lebih dari 50 persen.
Selain mobil, uji emisi juga berlaku untuk sepeda motor. Kategori motor dibagi berdasarkan periode waktu di atas atau di bawah tahun 2010, serta jenis mesin 2 tak atau 4 tak. Motor 2 tak dengan tahun produksi di bawah 2010 tidak boleh memiliki kadar HC lebih dari 12.000 ppm, sementara motor 4 tak dengan tahun produksi di bawah 2010 tidak boleh memiliki kadar HC lebih dari 2400 ppm. Motor dengan tahun produksi di atas 2010, baik 2 tak maupun 4 tak, harus memenuhi batasan maksimal kadar CO2 sebesar 4,5 persen dan HC sebesar 2.000 ppm.







