Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menjadi lokasi pertemuan antara pengurus partai dan Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Ojek Online pada Kamis (30/7).
Pertemuan keempat tersebut dihadiri sekitar 216 pengemudi ojek online yang ber-KTP Kabupaten Kediri.
Perwakilan dari Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri juga hadir untuk mengikuti dialog dan menampung aspirasi peserta.
Sekretaris DPC, Dodi Purwanto, menyampaikan bahwa meskipun regulasi transportasi daring menjadi kewenangan pemerintah pusat, partai akan mendampingi dan mengawal tuntutan pengemudi hingga kebijakan yang diharapkan terbentuk.
Dalam pertemuan disepakati langkah teknis untuk pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Dinas Sosial setuju melakukan verifikasi ulang data berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga agar sinkron dengan data Kementerian Sosial.
Sementara itu, Dinas Perhubungan diminta memediasi komunikasi antar pengemudi ojek online, ojek pangkalan, dan tukang becak.
Tujuan mediasi adalah menghapus pembatasan zona operasi bagi pengemudi daring di wilayah Kabupaten Kediri sehingga konflik antar moda dapat diminimalkan.
Pembahasan pada tingkat pusat juga menjadi topik, termasuk Rancangan Peraturan Presiden Pasal 13 mengenai jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja transportasi daring.
Dodi juga menyampaikan pesan dari Ketua DPC, Hanindhito Himawan Pramana, bahwa kantor partai dibuka sebagai ruang publik untuk menyampaikan aspirasi dan bersilaturahmi.
Para pihak menyatakan akan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai untuk memastikan implementasi dan koordinasi berjalan sesuai hasil audiensi.







