Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan catatan serius atas Rapor Pendidikan Provinsi Kalsel Tahun 2025 yang baru dirilis.
Laporan itu menunjukkan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kalsel mencapai 74,5 dengan status “Tuntas Pratama”.
Anggota Komisi IV, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, memberi apresiasi terhadap peningkatan capaian literasi peserta didik di provinsi tersebut.
Menurutnya, kemampuan literasi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum menempatkan Kalsel dalam rentang 1 hingga 20 persen terbaik se-Indonesia dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Bang Dhin mengingatkan adanya penurunan signifikan pada kemampuan numerasi peserta didik.
Penurunan ini terjadi terutama pada siswa SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Umum, khususnya pada materi dasar seperti bilangan dan aljabar.
Politisi itu memperingatkan dampak buruk jika masalah numerasi tidak segera diatasi terhadap daya saing lulusan di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
Satu isu yang dianggap paling memprihatinkan adalah turunnya persentase peserta didik yang merasa aman dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi IV akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel untuk meminta klarifikasi dan mempertanggungjawabkan temuan ini.
Bang Dhin menegaskan pentingnya memastikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPPK) benar-benar operasional di setiap SMA dan SMK, bukan sekadar formalitas.
Ia juga mendorong percepatan pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai amanat Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.
Selain aspek akademis dan keamanan, Komisi IV mencatat kerawanan tata kelola tenaga pendidik di Kalsel.
Indeks distribusi guru dinilai masih rendah dan pencatatan keikutsertaan guru serta pengawas sekolah dalam pelatihan berkelanjutan belum memadai.
Komisi IV berkomitmen mengawal tindak lanjut Rapor Pendidikan 2025 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Prioritas alokasi anggaran pendidikan ke depan akan diarahkan pada empat fokus utama: peningkatan numerasi, keamanan satuan pendidikan, pemerataan distribusi guru, dan penguatan pelatihan tenaga pendidik.
Rapor Pendidikan dianggap bukan sekadar angka, sehingga DPRD akan melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan di lapangan.







