Pemerintah siap menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebagai upaya membuka babak baru bagi ekonomi nasional.
Kerangka ekonomi makro RAPBN 2027 telah disepakati antara pemerintah dan DPR dengan target pertumbuhan sebesar 5,8 hingga 6,5 persen.
Asumsi-asumsi teknis seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) juga ditetapkan meski masih dalam rentang tertentu.
Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof. Candra, mengingatkan bahwa optimisme target tinggi itu menghadapi banyak ketidakpastian di kancah global.
Dalam perbincangan dengan Pro3 RRI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Prof. Candra menyatakan penerimaan pajak secara domestik relatif terkendali namun belum sepenuhnya sesuai harapan pemerintah.
Ia menyoroti kenaikan imbal hasil SBN yang kini mencapai 7 persen sebagai sinyal bahwa pemerintah membutuhkan pembiayaan segera untuk menutup belanja negara.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan tekanan fiskal jangka pendek yang dapat mempersempit ruang manuver anggaran pemerintah.
Prof. Candra menekankan prioritas anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama pertanian dan industri padat karya.
Dorongan pada sektor-sektor itu harus mencakup peningkatan produksi sekaligus penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Ia juga menggarisbawahi dominasi sektor informal yang hampir 60 persen dari total pasar kerja nasional, menunjukkan transformasi menuju lapangan kerja formal masih belum optimal.
Mengenai pendidikan, Prof. Candra menilai alokasi anggaran pendidikan penting untuk dipertahankan meski ada upaya efisiensi anggaran di daerah.
Ia mencontohkan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur mengalami kesulitan akibat pengurangan dana pendidikan.
Prof. Candra mengusulkan, “Anggaran pendidikan yang diambil untuk MBG di 2027 bisa mulai dikurangi, dan MBG untuk daerah tertentu dulu saja.”
Anggaran kesehatan disebutnya sebagai prioritas mutlak yang tidak boleh terganggu dalam RAPBN mendatang.
Ia mengaitkan hal ini dengan visi RPJP 2045 Indonesia Emas, yang menuntut sumber daya manusia berpendidikan dan sehat, serta mendorong peran serta sektor swasta dalam peningkatan kualitas pendidikan.
Hilirisasi industri pertanian mendapat sorotan sebagai strategi penting untuk memperbesar nilai tambah sektor tersebut dan memastikan manfaat lebih langsung dirasakan pekerja.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penyampaian RAPBN 2027 bukan sekadar agenda rutin, melainkan awal pembahasan substantif antara eksekutif dan legislatif.
Puan berharap program-program prioritas yang disampaikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini ia sampaikan sebagaimana dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
DPR akan mencermati substansi kebijakan dalam RAPBN 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.







