Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai rancangan inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 8 September 2026.
Rapat berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam forum itu, delapan fraksi menyerahkan pandangan tertulis mereka terkait RUU Penyiaran kepada pimpinan sidang.
Pada saat pengambilan keputusan, Dasco mengajukan pertanyaan apakah rancangan undang‑undang tersebut dapat disetujui menjadi usul DPR, dan anggota yang hadir menjawab, “Setuju”.
RUU ini diajukan atas inisiatif Komisi I DPR RI.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR telah memberikan persetujuan agar RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 itu dibawa ke rapat paripurna.
Persetujuan di tingkat Baleg terjadi setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini secara tertulis sebagai bagian dari prosedur harmonisasi.
Pembaruan aturan ini diarahkan untuk menyesuaikan kerangka hukum dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi media di masyarakat.
DPR menilai bahwa regulasi penyiaran yang berlaku sejak 2002 perlu diperbarui mengingat kemunculan platform digital, layanan streaming, media sosial, serta kemajuan teknologi kecerdasan artifisial.
Salah satu bagian yang dikaji dalam proses harmonisasi adalah pengaturan platform digital atau over‑the‑top (OTT), termasuk mekanisme pengawasan konten dan iklan yang masih didalami oleh Komisi I.
Panja Harmonisasi juga membahas perubahan struktur kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan salah satu usulan menambah jumlah komisioner dari sembilan menjadi 11 orang.
Dengan ditetapkannya RUU Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR, langkah selanjutnya adalah pembahasan bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan undang‑undang.







