“Parlemen tidak berhasil menjadi balancing bagi jalannya pemerintahan. Kekuatan parlemen ada di tangan Jokowi” paparnya.
Ikrar menyarankan rakyat Indonesia untuk segera bertindak, bukan omong-omong.
“Kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia” tegasnya.
Para perwira kata Ikrar harap kembali ke tugas pokok TNI, jaga serangan dari luar. Tugas Polri pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, bukan penguasa.
Tidak ada tugas TNI Polri yang menjalankan perintah presiden memenangkan salah satu paslon. Jika demikian, maka polisi ikut merusak demokrasi.
“Kita harus hindari demokrasi kaum penjahat,” tegasnya.
Ikrar juga menyinggung Presiden yang mengundang organisasi kepala desa ke istana.
