Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal melayangkan kritik tajam terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi Agung Yudhi Kurniawan (AYK) dalam pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal, Rabu (17/6).
Meski pemerintah daerah kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya, Fraksi menilai pencapaian tersebut belum menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.
AYK menegaskan bahwa opini WTP lebih merefleksikan kepatuhan administratif dan tata kelola keuangan, bukan otomatis menunjukkan perbaikan kesejahteraan publik.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi pendapatan daerah 2025 yang mencapai 99,57 persen dari target.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dicatat terealisasi sebesar 99,85 persen, namun Fraksi menilai masih ada potensi PAD yang belum tergarap maksimal.
Beberapa sumber PAD yang disebut belum dioptimalkan antara lain sektor pariwisata, pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemungutan retribusi.
AYK mengingatkan bahwa praktik manual pada pengelolaan destinasi wisata berisiko menyebabkan kebocoran pendapatan dan menghambat peningkatan PAD.
Untuk itu Fraksi meminta transformasi digital, termasuk penerapan e-ticketing dan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih transparan.
Fraksi juga mengkritik realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 94,53 persen, yang menurut mereka menunjukkan banyak program belum terealisasi untuk masyarakat.
Kritik paling keras diarahkan pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp166,08 miliar.
Fraksi menilai jumlah SiLPA sebesar itu ironis di tengah kebutuhan perbaikan jalan, sarana pendidikan, layanan kesehatan, dukungan UMKM, serta penanganan kemiskinan dan stunting.
Mereka meminta penjelasan mengenai program-program yang gagal dilaksanakan dan perangkat daerah penyumbang rendahnya serapan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya memperbaiki kualitas belanja agar setiap rupiah berdampak nyata, seperti menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
AYK menegaskan bahwa belanja harus meningkatkan daya saing UMKM, memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur hingga pelosok desa.
“APBD harus menjadi instrumen perjuangan bagi wong cilik, bukan sekadar dokumen administrasi tahunan,” ujar AYK.
Walau memberikan catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Mereka menutup dengan menekankan agar seluruh catatan dan rekomendasi dijadikan bahan evaluasi serius oleh Pemerintah Kabupaten Tegal ke depan.







