Praktik politik uang tetap menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi karena berpotensi menimbulkan kepentingan yang menyimpang bagi pejabat terpilih.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo, dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Anti-Politik Uang yang digelar Bawaslu Kota Semarang di Aula Kantor Kecamatan Pedurungan, Rabu (22/7).
Rahmulyo menekankan bahwa politik uang tidak hanya merusak proses pemilihan, tetapi juga menciptakan tekanan finansial yang kerap berujung pada penyalahgunaan kewenangan setelah pejabat menjabat.
Ia merincikan tiga unsur yang membuat praktik ini bisa berjalan: penyedia dana, tim penyalur, dan masyarakat yang bersedia menerima.
Menurut Rahmulyo, jika salah satu dari ketiga unsur itu dihilangkan, maka peluang terjadinya politik uang akan menurun drastis.
Dalam pemaparan lapangan, Rahmulyo mengungkap fenomena pemotongan dana yang semestinya diterima pemilih, sebuah praktik yang di daerah disebut dengan istilah “bisarah”.
Contohnya, bila dialokasikan Rp100 ribu per orang, yang benar-benar sampai ke pemilih terkadang hanya Rp50 ribu karena sisanya “menguap” di jalur distribusi.
Rahmulyo juga mengaitkan besarnya biaya politik dengan alasan yang sering dipakai pelaku korupsi saat diusut penegak hukum.
Ia menyebut banyak kasus di mana tersangka mengklaim terbebani ongkos politik sehingga kemudian menyalahgunakan wewenang untuk menutupi biaya tersebut.
Sebagai ilustrasi tindak pencegahan, Rahmulyo menceritakan pengalamannya menggagalkan dugaan pembagian uang pada masa tenang Pemilu 2024 di Kelurahan Palebon dan Gemah, Kecamatan Pedurungan.
Kepada pihak yang melaporkan, ia segera berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
Ia mengingatkan bahwa sanksi bagi pelaku politik uang cukup berat, mulai dari pembatalan pencalonan hingga pembatalan status sebagai anggota legislatif terpilih bila terbukti melanggar undang-undang.
Rahmulyo menyoroti juga keterbatasan personel pengawas di lapangan dan menegaskan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Di akhir penyampaian, ia menyerukan agar publik berani memutus rantai politik uang dan memberi pesan tegas kepada pemilih.
“Terima uangnya, jangan coblos orangnya. Biar kapok orang-orang seperti itu,” tegas Rahmulyo.







