JENGGALA.ID – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu telah memberikan pandangannya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, keputusan ini memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk ikut serta dalam pemilihan presiden.
Masinton Pasaribu menilai bahwa keputusan MK ini sejalan dengan tiga skenario politik yang pernah dia bicarakan pada bulan Juni 2022. Skenario-skenario tersebut termasuk perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode, penundaan pemilu, dan penciptaan calon pemimpin yang dapat dikendalikan oleh kelompok oligarki kapital.
Menurut Masinton, hal yang kini menjadi isu utama bukan hanya tentang calon presiden dan wakil presiden, melainkan masalah yang lebih besar terkait dengan reformasi dan kekuasaan konstitusi dalam demokrasi kita. Ia menganggap bahwa keputusan MK bukan hanya masalah kemenangan atau kekalahan, tetapi tindakan kaum tirani yang ingin memaksakan kekuasaan mereka.
Masinton Pasaribu menyatakan bahwa putusan MK bukanlah hasil yang mewakili konstitusi, melainkan tindakan kaum tirani yang memanipulasi MK. Ini berpotensi mengancam proses demokrasi kita dan menciptakan ketidakpastian.
Pada tanggal 16 Oktober, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Ada perbedaan interpretasi di antara hakim-hakim konstitusi mengenai Pasal 169 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang mengatur persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
Tiga hakim di antaranya memahami bahwa persyaratan usia 40 tahun dapat diartikan sebagai “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Sementara itu, dua hakim lainnya mengartikan persyaratan tersebut sebagai “pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur.” Keputusan ini memunculkan perdebatan dan pertentangan pandangan dalam MK.
Keempat hakim konstitusi yang menolak permohonan tersebut mempunyai pandangan berbeda. Terdapat keraguan dan ketidaksepakatan yang menciptakan ketegangan dalam keputusan MK ini.







