Putra Nababan yang menjabat sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI menegaskan pentingnya agar Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran tidak membatasi kreativitas pelaku konten digital.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU Penyiaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai regulasi baru seharusnya memberi perlindungan sekaligus membuka kesempatan yang adil bagi kreator independen maupun yang bernaung dalam perusahaan.
Menurut Putra, keberlangsungan ekosistem digital memerlukan ruang berusaha dan berkarya yang setara sehingga tercipta level playing field bagi semua pelaku.
“Harus ada keadilan dalam berusaha dan berkarya sehingga semakin banyak pihak yang berkontribusi pada produksi konten,” ujarnya.
Selain hak pelaku kreatif, ia juga menekankan perlunya perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen konten digital dari materi yang tidak bertanggung jawab.
Putra menyatakan hingga saat ini aturan yang mengatur perlindungan pengguna konten digital masih dirasa kurang memadai.
Untuk itu, pembaruan RUU Penyiaran perlu disertai upaya memperkuat kedaulatan ekosistem digital, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.
Ia menegaskan negara harus memastikan tersedianya ruang digital yang nyaman bagi masyarakat untuk berusaha, berkarya, dan menikmati konten.
Sebagai politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Putra juga menunjuk pentingnya kapasitas negara dalam mengatur dan mengawasi arus informasi di ruang publik.
Pengawasan tersebut, menurutnya, penting karena konten digital yang tidak bertanggung jawab berpotensi memperburuk situasi saat demonstrasi, kerusuhan, ataupun bencana.
Oleh karena itu, Putra mendorong agar isi RUU Penyiaran dapat mengikuti perkembangan ekosistem digital yang semakin luas dan lintas-platform.







