Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan mengusulkan agar platform digital yang dapat diakses publik dimasukkan dalam cakupan Undang-Undang Penyiaran.
Usulan itu disampaikan saat pembahasan Harmonisasi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Putra, politikus dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti bahwa kanal-kanal seperti akun Instagram, akun Facebook, YouTube, serta layanan over-the-top (OTT) kini turut berperan sebagai saluran penyiaran bagi publik.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat media konvensional dan media baru memanfaatkan beragam jalur distribusi sehingga tanggung jawab penyampaian konten yang mendidik dan melindungi tidak boleh dibatasi pada lembaga penyiaran tradisional saja.
Ia menegaskan bahwa kewajiban edukasi dan perlindungan sebaiknya diberlakukan pada semua pihak yang memiliki peluang menyiarkan konten secara publik melalui internet.
Lebih lanjut, Putra menekankan perlunya pengawasan yang nyata terhadap konten publik, bukan sekadar himbauan, karena materi yang masuk ke ruang publik berfungsi sebagai siaran yang diakses luas.
Dalam kerangka regulasi, ia menyarankan agar peraturan membedakan layanan yang sifatnya terbatas atau berlangganan dengan platform yang kontennya dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
Pertimbangan akses publik menjadi poin penting dalam menentukan sejauh mana suatu platform masuk dalam ruang lingkup pengaturan penyiaran digital.
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembahasan lebih luas mengenai adaptasi undang-undang penyiaran terhadap dinamika ekosistem media di era internet.







