Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia), Chamad Hojin, menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto memberi waktu kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peninjauan itu ditujukan untuk menilai ulang validitas data penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, serta mekanisme distribusi program.
Hojin menilai langkah presiden tersebut menunjukkan adanya respons terhadap masukan publik dan dinamika pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar implementasi MBG menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
“Program sebesar MBG tidak bisa langsung sempurna sejak awal; yang penting pemerintah bersedia menerima masukan, menilai pelaksanaan, dan segera memperbaiki bila ditemukan persoalan,” ujar Hojin pada Sabtu 18 Juli 2026.
Puspoll Indonesia melakukan Survei Nasional pada 18-26 Mei 2026 yang menjadi dasar analisis tersebut.
Hasil survei menunjukkan dukungan publik terhadap MBG masih mayoritas, namun mengalami penurunan dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026.
Selain itu, 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa Program MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.
Dalam perbandingan antar program prioritas pemerintah, MBG termasuk dalam kelompok yang dianggap publik perlu pembenahan implementasinya.
Hojin menegaskan bahwa penurunan dukungan bukan penolakan terhadap tujuan program, melainkan kekhawatiran atas pelaksanaan di lapangan.
Masyarakat, menurutnya, membedakan antara tujuan meningkatkan gizi anak dan cara program dijalankan; dukungan terhadap tujuan tetap ada tetapi tuntutan terhadap pelaksanaan lebih baik juga muncul.
Survei Puspoll mencatat sejumlah isu utama yang mengganggu kepercayaan publik, antara lain ketepatan sasaran penerima, kualitas dan keamanan makanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mekanisme pengawasan di lapangan juga menjadi perhatian besar responden.
Respon publik turut menyoroti pentingnya dampak ekonomi program bagi petani, pelaku UMKM, dan pelaku usaha lokal di sekitar lokasi pelaksanaan.
Berdasarkan temuan tersebut, Hojin memandang evaluasi terhadap data penerima dan skema pelaksanaan sebagai respons yang tepat terhadap aspirasi masyarakat.
Ia menilai tindakan pemerintah itu mencerminkan kepemimpinan yang adaptif dalam menanggapi masukan dari berbagai saluran, termasuk hasil survei.
Puspoll menyarankan evaluasi tidak hanya sekadar pembaruan data administrasi.
Evaluasi sebaiknya dimanfaatkan untuk memperbaiki keseluruhan tata kelola program, termasuk audit rantai pengadaan dan standar keamanan pangan.
Rekomendasi lain meliputi peninjauan mekanisme distribusi, penguatan sistem pengawasan, keterbukaan informasi kepada publik, serta pengukuran dampak terhadap status gizi anak.
Keberhasilan MBG, menurut Hojin, harus dinilai bukan hanya dari jumlah penerima atau jumlah dapur yang dibangun.
Ukuran keberhasilan yang lebih komprehensif adalah peningkatan kualitas gizi anak, pengurangan beban ekonomi keluarga, dan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal.
Hojin menutup dengan menyatakan bahwa keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari praktik good governance.
Menurutnya, tindakan korektif yang terbuka akan meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.







