Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung mempercepat penambahan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan di daerah tersebut.
Permintaan itu dilatarbelakangi oleh capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Tulungagung yang masih berada pada angka 84 persen.
Ketertinggalan ini menjadi sorotan karena dibandingkan kabupaten-kabupaten sekitar, persentase tersebut dinilai belum memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, setelah menerima audiensi dari Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).
Pulung, politikus dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa peningkatan kepesertaan JKN harus mendapat prioritas dari pemerintah daerah dan memerlukan kemauan politik yang kuat dari kepala daerah.
Komisi IX merekomendasikan target cakupan UHC yang realistis namun ambisius, yakni minimal 95 persen hingga mendekati 98 persen.
Target tersebut dianggap penting agar seluruh warga Tulungagung memperoleh perlindungan jaminan kesehatan yang lebih merata dan optimal.
Dalam pertemuan itu, Komisi IX juga berbagi pengalaman dan praktik baik dari daerah lain yang berhasil mengatasi permasalahan serupa.
Pulung menyatakan bahwa kendala yang ada dapat diatasi melalui perumusan strategi pembiayaan yang matang dan pembenahan data kepesertaan secara presisi.
Ia berharap inisiatif ini menjadi titik awal penguatan sinergi antara DPR RI, DPRD, dan pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.







