Kementerian Hak Asasi Manusia memperluas program pendidikan dan penyuluhan HAM yang menyasar puluhan ribu warga di sejumlah daerah.
Kegiatan difokuskan pada pertemuan tatap muka yang melibatkan masyarakat umum, mahasiswa, dan sivitas akademika.
Menteri HAM Natalius Pigai memaparkan detail pelaksanaan dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
Rangkaian penyuluhan digelar di Mandailing Natal, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di Mandailing Natal dan Kalimantan Barat, masing-masing kegiatan dihadiri oleh 6.000 peserta.
Penyuluhan di Gorontalo menarik sekitar 5.000 orang sebagai peserta langsung.
Program di NTT melibatkan 4.700 peserta yang berasal dari 16 universitas serta ribuan peserta dari perguruan tinggi lainnya.
Pigai menyatakan bahwa perluasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak asasi manusia dan menumbuhkan budaya saling menghormati.
Ia menegaskan pentingnya menempatkan pemahaman HAM tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menyebar luas di masyarakat.
Menurut Pigai, upaya edukasi yang berkelanjutan merupakan langkah awal membangun kesadaran berperadaban HAM di Indonesia.
Kegiatan pendidikan dan penyuluhan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM.
Peraturan Presiden itu menjadi landasan bagi KemenHAM untuk memperluas dan mempertahankan program edukasi HAM ke berbagai daerah secara berkelanjutan.







