Pagi yang dingin menyambut rombongan Indonesia pada 12 Agustus 1945 ketika mereka tiba di markas Komando Tentara Wilayah Selatan Kekaisaran Jepang di dataran tinggi Dalat.
Kabut menipis di antara pepohonan pinus saat Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat melangkah memasuki ruang pertemuan diplomatik fasilitas itu.
Di depan mereka berdiri Jenderal Besar Hisaichi Terauchi, panglima tertinggi yang memimpin front Asia Tenggara, tampak menahan beban usia dan tekanan akibat kehancuran perang setelah pengeboman atom terhadap Jepang.
Melalui penerjemah Letkol Miyosi, Terauchi menyampaikan keputusan dari Kaisar Hirohito.
“Pemerintah Kekaisaran telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia,” demikian bunyi amanat yang disampaikan.
Kalimat itu disambut hening dari ketiga tokoh Indonesia tersebut, namun kebahagiaan segera diimbangi kehati-hatian politik, khususnya dari Mohammad Hatta.
Hatta mempertanyakan batas wilayah yang dimaksud dalam keputusan Tokyo tersebut.
Terauchi menegaskan bahwa kemerdekaan mencakup seluruh bekas Hindia Belanda, dari ujung Sumatra hingga Irian Barat.
Wilayah seperti Kalimantan, Kalimantan Utara, Timor Portugis, serta Irian Barat dan pulau-pulau sekitarnya disebut sebagai bagian dari kemerdekaan yang diberikan.
Soekarno menanyakan kapan keputusan itu boleh diumumkan ke publik.
Terauchi menyerahkan hak tersebut kepada Panitia Persiapan, mengatakan pengumuman dapat dilakukan kapan saja menjadi urusan mereka.
Setelah pertemuan itu, suasana mencair dan Terauchi menyalami rombongan; hari itu juga bertepatan dengan ulang tahun Hatta yang ke-43.
Mohammad Hatta kemudian mencatat dalam otobiografinya bahwa ia menganggap kemerdekaan itu sebagai hadiah atas pengabdiannya panjang bagi perjuangan bangsa.
Pada siang itu pula, tepat pukul 12.00 waktu setempat, rombongan berangkat meninggalkan Dalat menuju Saigon, rencana transit ke Singapura dan kelanjutan perjalanan ke Jakarta.
Pesawat yang digunakan adalah sisa armada udara Jepang; sebuah pesawat pengebom berumur lanjut dengan lambung bertebal tambalan dan lubang bekas tembakan.
Tidak ada kursi penumpang yang layak; mereka duduk di lantai kabin yang dingin dan bergetar, tanpa fasilitas seperti pendingin udara maupun toilet.
Di tengah kebisingan baling-baling, Soekarno dan Hatta memfokuskan diskusi pada langkah praktis berikutnya: penentuan waktu Proklamasi, susunan kabinet awal, dan konsolidasi PPKI setelah tiba di Jakarta.
Peristiwa manusiawi terjadi di udara ketika Soekarno mendadak perlu buang air kecil sementara pesawat tidak dilengkapi fasilitas sanitasi.
Dr. Suharto, yang ikut dalam rombongan sebagai dokter pribadi, menyarankan agar Soekarno memanfaatkan salah satu lubang bekas peluru di bagian ekor untuk membuang air ke luar.
Ketika Soekarno melaksanakan saran tersebut, aliran urin terpantul kembali akibat angin yang masuk melalui lubang-lubang itu, sehingga cairan menyebar dan membasahi sebagian kabin.
Insiden itu kemudian tercatat secara jenaka dalam catatan biografi, yang menuliskan: “Kawan-kawanku yang malang terpaksa mandi dengan zat cairan itu. Dalam setengah basah inilah pemimpin besar dari revolusi Indonesia sampai di Jakarta.”
Pada 14 Agustus 1945 siang, pesawat mendarat di Lapangan Terbang Kemayoran dan rombongan turun meski kondisi sebagian tetap setengah basah.
Ribuan warga yang telah menunggu berhari-hari berkumpul di Kemayoran menuntut kabar tentang hasil perjalanan ke Vietnam.
Soekarno berbicara kepada massa dengan bahasa yang menyentuh, menyampaikan ungkapan yang mempertegas harapan kemerdekaan: “Apabila dulu aku katakan bahwa Indonesia akan merdeka sesudah jagung berbuah, sekarang dapat dikatakan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga!”
Sorak dan tepuk tangan menyambut pidatonya, namun kabar dari dalam negeri segera mengubah suasana politik.
Di kediaman Hatta, Sutan Sjahrir menunggu dengan kecemasan; ia membawa informasi dari radio gelap bahwa Kekaisaran Jepang telah menyerah kepada Sekutu.
Kepastian menyerahnya Jepang membuat janji Terauchi di Dalat kehilangan makna praktis, sehingga sejumlah pemimpin beranggapan revolusi harus segera diambil alih tanpa menunggu intervensi PPKI.
Kondisi ini mengarah pada rangkaian peristiwa politik berikutnya, termasuk insiden Rengasdengklok yang terjadi dua hari setelah kedatangan itu.







