Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu akan ditentukan setelah dilakukan komunikasi menyeluruh dengan seluruh partai politik.
Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurut Puan, dialog tersebut akan berlangsung dalam bentuk komunikasi formal maupun informal.
Komunikasi ini dimaksudkan untuk mencapai kesepahaman mengenai cara dan tahapan yang paling tepat dalam membahas regulasi Pemilu.
Dia menegaskan aspek teknis pembahasan nantinya tetap akan dikaji di komisi-komisi terkait di DPR.
Puan belum merinci tahapan pembahasan atau memastikan apakah RUU Pemilu akan masuk agenda DPR pada masa persidangan kali ini.
Ia juga belum mengungkapkan materi-materi yang akan menjadi fokus pembahasan dalam RUU tersebut.
Saat ini proses masih berada pada tahap komunikasi dan penjajakan antarpartai politik sebelum ditentukan langkah lanjutnya di parlemen.







