Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka dan profesional terhadap perkara yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Puan meminta setiap tahapan penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang‑undangan.
Ia mengingatkan agar proses hukum tidak mengganggu hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dan Kepolisian.
Menurut Puan, penyidik memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti serta memeriksa pihak‑pihak terkait sehingga proses tidak boleh dipaksakan.
DPR, kata dia, menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan memberi ruang agar penyidikan berlangsung tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
Namun demikian, Puan menegaskan bahwa transparansi harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terpelihara.
Prinsip keterbukaan menurutnya menjadi kunci agar penanganan perkara berlangsung objektif dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan agar satu kasus tidak menjadi faktor yang meretakkan sinergi antara institusi penegak hukum.
Puan menilai koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian penting bagi efektivitas penegakan hukum nasional.
Oleh karena itu, hubungan kerja antarlembaga harus dipertahankan sehingga penanganan perkara selanjutnya tidak terhambat.
Ketua DPR RI menegaskan kembali bahwa proses hukum harus mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum.
DPR berharap seluruh institusi penegak hukum menjaga profesionalisme, independensi, dan komunikasi yang baik.
Tujuannya agar penanganan perkara memberikan kepastian hukum sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.







