Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional menyusul sorotan publik atas dugaan nirempati oleh sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Puan pada Jumat (7/8/2026) sebagai respons atas kasus yang menjadi perhatian luas masyarakat.
Kasus ini bermula dari unggahan pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Chaerawan pada 22 Juli 2026, yang mengeluhkan menunggu delapan jam tanpa memperoleh kamar rawat inap.
Unggahan tersebut menjadi viral dan memicu beragam komentar di media sosial, termasuk sejumlah komentar bernada hinaan yang diduga berasal dari akun milik dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain berdasarkan informasi pada profil mereka.
Pihak keluarga kemudian menyatakan Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026, sehingga perhatian publik terhadap respons tenaga kesehatan dan sistem layanan rumah sakit semakin meningkat.
Puan menyesalkan sikap beberapa tenaga kesehatan yang dinilai mengabaikan empati dan penghormatan terhadap pasien, termasuk mereka yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Menurut Puan, persoalan ini melampaui perilaku individu karena juga mencerminkan kelemahan sistem dan budaya pelayanan di fasilitas kesehatan.
Ia mendorong Pemerintah memanfaatkan peristiwa tersebut untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan nasional.
Puan menekankan pentingnya kepercayaan publik bahwa negara hadir ketika warga berada dalam kondisi paling rentan, sehingga keterlambatan layanan atau pelecehan verbal terhadap pasien harus ditangani sebagai masalah sistemik.
Sebagai langkah konkret, ia meminta evaluasi terhadap kapasitas rumah sakit, manajemen tempat tidur, fasilitas, serta sistem kesehatan nasional secara keseluruhan.
Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan layanan tidak cukup hanya pada ketersediaan tenaga medis, jumlah tempat tidur, atau pembiayaan melalui JKN.
Sistem harus mampu memastikan setiap pasien diperlakukan secara cepat, manusiawi, dan bermartabat tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaan.
Untuk itu, Puan mengusulkan penguatan sistem informasi kapasitas layanan yang terintegrasi secara nasional agar pasien tidak menghadapi ketidakpastian saat membutuhkan perawatan darurat.
Ia juga meminta Pemerintah menetapkan standar nasional budaya pelayanan kesehatan yang menempatkan empati, penghormatan terhadap martabat pasien, dan akuntabilitas sebagai bagian dari evaluasi berkala.
Mengenai dugaan perundungan dan pelanggaran etik oleh sejumlah nakes, Puan meminta agar setiap laporan diproses secara transparan meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf.
Ia menilai perlu ada investigasi lebih mendalam untuk mengetahui apakah tindakan pelecehan di media sosial berdampak pada kondisi pasien dan agar ada kepastian mekanisme koreksi bagi profesi layanan kesehatan.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan akan menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dokter melalui media sosial, sementara beberapa tenaga kesehatan yang memberi komentar kasar telah meminta maaf secara terbuka.
Puan menyatakan permohonan maaf merupakan tanggung jawab moral, namun negara tetap harus memastikan tindak lanjut berupa pembinaan atau penegakan kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan pelayanan kesehatan merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat, sehingga tidak boleh ada warga yang kehilangan harapan ketika mencari pertolongan medis.
Negara wajib menjamin setiap orang yang datang ke fasilitas kesehatan memperoleh pelayanan yang cepat, bermartabat, dan penuh empati, demikian tegas Puan.







