Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti urgensi peningkatan literasi media sosial dan penyusunan strategi komunikasi negara yang efektif untuk merespons arus informasi digital yang kian deras.
Pernyataan itu disampaikan saat pidato penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).
Menurut Puan, kecepatan peredaran informasi di ruang digital telah mempermudah masuknya disinformasi dan memicu polarisasi di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa batas antara kritik konstruktif dan provokasi yang memecah belah kini semakin kabur.
Dalam dua bulan terakhir masyarakat menghadapi beragam dinamika global dan nasional.
Mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia hingga persoalan dalam negeri seperti kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Puan menekankan bahwa perkembangan ruang digital bukan sekadar mempercepat penyebaran berita, tetapi juga memperluas celah bagi informasi yang menyesatkan.
Fenomena ini, menurutnya, tampak dari maraknya hoaks dan konten yang dimanipulasi dengan tujuan mendiskreditkan DPR RI.
Contoh yang disebutkan mencakup kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI, hoaks mengenai penolakan pembahasan atau pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penggunaan video lama (old footage) yang diberi narasi baru sehingga keluar dari konteks.
Puan memperingatkan narasi-narasi semacam itu berpotensi mempertemukan DPR RI dan rakyat seolah berada dalam posisi berlawanan.
Dampaknya, kata dia, adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, melemahnya legitimasi institusi demokrasi, dan terhambatnya tercipta ruang dialog publik yang rasional serta konstruktif.
Ia meminta negara hadir lebih efektif untuk membangun kembali kepercayaan publik sebagai modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi.
Puan juga mengajak seluruh elemen bangsa berpegang pada fondasi kebangsaan untuk menjaga persatuan nasional tanpa meniadakan ruang kritik.
Menurutnya, kritik harus diarahkan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk memecah belah.
Lebih jauh, negara diminta terus memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Dengan langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap institusi negara diharapkan tetap terjaga dalam menghadapi berbagai tantangan nasional dan global.







