Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah menggelar evaluasi menyeluruh terhadap sekolah yang mengalami rendahnya jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (23/7/2026).
Puan menekankan bahwa fenomena sepinya pendaftaran tidak bisa diperlakukan sebagai masalah sederhana dan memerlukan kajian dari berbagai sudut.
Ia mengingatkan perlunya identifikasi faktor penyebab, termasuk jarak antara sekolah dan pemukiman, mutu layanan pendidikan, serta ketersediaan calon murid di wilayah tersangkut.
Menurutnya, karakteristik setiap daerah berbeda sehingga alasan menurunnya minat terhadap sekolah negeri harus dianalisis secara kontekstual.
Evaluasi, kata Puan, harus menghasilkan rekomendasi yang lebih dari sekadar perbaikan administratif agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Komisi X DPR RI, yang menangani urusan pendidikan, disebut Puan telah mengangkat isu sekolah sepi peminat beberapa bulan lalu dan meminta kementerian terkait melakukan penelaahan.
Ia berharap hasil penelaahan tersebut menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
Puan menegaskan proses evaluasi wajib mencakup upaya konkret untuk memperbaiki mutu pembelajaran serta memastikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah disebutnya krusial agar pemetaan kebutuhan pendidikan di tiap wilayah dapat dilakukan secara akurat.
Dengan sinergi yang baik, Puan berharap kebijakan berikutnya dapat mencegah berulangnya kondisi sekolah minim peserta didik pada tahun-tahun mendatang.
Ia mendesak agar tindak lanjut terhadap hasil evaluasi segera dilaksanakan sehingga setiap sekolah dapat memberikan layanan pendidikan optimal bagi masyarakat.







