Pada penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rangkuman kinerja parlemen dan prioritas pengawasan yang akan dilanjutkan bersama pemerintah.
Acara penutupan berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (24/7/2026).
Puan menekankan bahwa keberhasilan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) harus diukur dari kualitas produk hukum, bukan semata kuantitasnya.
Evaluasi Prolegnas dilakukan berdasarkan kebutuhan hukum nasional dengan rincian 69 Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Ketiga Tahun 2026.
Selain itu, terdapat 199 RUU yang tercatat dalam Perubahan Keempat Prolegnas Tahun 2025–2029.
Pada masa persidangan yang ditutup, DPR menyelesaikan lima RUU menjadi Undang-Undang.
DPR juga menyetujui 17 RUU sebagai usul inisiatif DPR dan akan meneruskan pembahasan 11 RUU yang kini berada pada Pembicaraan Tingkat I pada masa persidangan berikutnya.
Salah satu Rancangan Undang Undang yang telah diundangkan adalah Rancangan Undang Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia.
RUU tersebut diharapkan memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional dan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian.
Dalam aspek anggaran, DPR bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
KEM-PPKF Tahun 2027 akan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Puan menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui APBN adalah amanah rakyat yang harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
DPR melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji juga menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan.
Timwas Haji mendorong perbaikan kualitas layanan agar jemaah Indonesia mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan memuaskan.
Sebagai bagian fungsi pengawasan, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyelenggarakan rapat dengar pendapat terkait sejumlah isu strategis.
Isu-isu yang dibahas meliputi penipuan jemaah umrah dan antisipasi dampak El Nino yang berkepanjangan terhadap ketahanan pangan nasional.
DPR juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur pada perlintasan sebidang jalur kereta api, jalan raya, dan jalan setapak.
Pembahasan lain mencakup evaluasi kebijakan perdagangan digital, perlindungan konsumen, dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR.
DPR turut melakukan evaluasi sistem kerja peserta program magang dokter di fasilitas kesehatan serta pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
Persiapan pemerintah untuk membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai upaya menarik investasi asing juga mendapat perhatian DPR.
Agenda reformasi tata kelola migas dan ketenagalistrikan dibahas secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, DPR menekankan pencegahan peredaran narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Dalam ranah diplomasi parlemen, Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) memperkuat hubungan antarparlemen dengan berbagai negara sahabat.
Delegasi yang menerima kunjungan meliputi perwakilan dari Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Jepang, Slovakia, Turki, Rumania, OECD, serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Australia.
Puan menilai kunjungan bilateral dan multilateral tersebut memperluas kerja sama dan memperkuat posisi Indonesia di arena internasional.
Ia juga menyinggung kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia sebagai momentum penting untuk mempererat kemitraan strategis kedua negara.
Puan menutup pidato dengan keyakinan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional yang harus dimanfaatkan demi kepentingan nasional.







