Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah mengambil langkah darurat untuk mengatasi meluasnya krisis air bersih yang dipicu oleh kemarau ekstrem.
Permintaan itu disampaikan Puan saat menyoroti dampak kemarau yang kini dirasakan di banyak wilayah, sebagaimana dikutip Jumat (31/7/2026).
Dia menegaskan akses air bersih adalah kebutuhan dasar setiap warga dan merupakan salah satu tolok ukur kehadiran negara.
Puan mengingatkan bahwa kondisi kekurangan air yang berulang setiap musim kemarau tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah rutin tahunan.
Menurutnya, Pemerintah harus memenuhi kebutuhan mendesak saat ini sekaligus menuntaskan akar penyebab agar krisis tidak diwariskan ke musim berikutnya.
BMKG melaporkan ada 39 daerah di Pulau Jawa yang berisiko mengalami krisis air bersih akibat potensi kekeringan parah pada musim kemarau tahun ini.
Wilayah yang disebut mencakup Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Beberapa daerah bahkan sudah masuk kategori peringatan tertinggi atau berstatus Awas.
Pemerintah Provinsi Banten melaporkan 140 titik terdampak kekeringan yang tersebar di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang.
Di Kabupaten Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 30.593 jiwa terdampak krisis air bersih saat kemarau mencapai puncaknya.
Puan menekankan agar Pemerintah pusat dan daerah tidak menunda penanganan dan mengerahkan seluruh kapasitas negara sejak dini.
Dia meminta adanya satu komando penanganan yang memadukan lintas kementerian dengan pemerintah daerah untuk memastikan data wilayah terdampak lengkap dan kebutuhan warga terhitung.
Distribusi air darurat, menurut Puan, harus dilakukan setiap hari dan diumumkan jadwal serta lokasinya secara terbuka.
Dalam masa darurat, Puan menegaskan distribusi harus didasarkan pada kebutuhan minimum per warga, bukan semata pada ketersediaan armada.
Pemerintah diminta menambah mobil tangki, tandon, titik pengisian, personel, dan sumber pasokan apabila kapasitas daerah tidak mencukupi.
Dia juga mengusulkan pemanfaatan lembaga dan sarana yang ada seperti TNI, Polri, BUMN, serta perusahaan air minum untuk mempercepat layanan distribusi.
Puan mengingatkan perhatian khusus kepada kelompok rentan sehingga lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas tidak harus mengantre lama atau menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air.
Dia menekankan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, rumah ibadah, panti sosial, dan permukiman padat harus menjadi prioritas pasokan.
Pihak berwenang daerah juga diminta mengawasi harga agar kelangkaan tidak dimanfaatkan untuk menaikkan biaya air secara tidak wajar.
Puan menegaskan layanan distribusi darurat harus dapat diakses tanpa membebani masyarakat.
Selain langkah darurat, dia meminta skenario kesiapsiagaan jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan, termasuk cadangan air, kapasitas armada, sumber pasokan alternatif, dan perlindungan kesehatan.
DPR akan mengawasi agar penanganan tidak berhenti pada laporan jumlah bantuan, melainkan diukur dari keluasan cakupan dan efeknya terhadap kesehatan dan layanan publik.
Indikator keberhasilan menurut Puan adalah seluruh warga menerima air dalam jumlah memadai, fasilitas publik tetap beroperasi, tidak ada peningkatan penyakit akibat kualitas air buruk, dan semakin sedikit wilayah yang kembali krisis pada musim kemarau berikutnya.
Dia menutup dengan penegasan bahwa pemenuhan air bersih merupakan kewajiban negara karena menyangkut hak dasar setiap warga negara.







