Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk mengintensifkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kini meluas di beberapa wilayah.
Puan menyoroti ancaman kabut asap yang dapat mengganggu keselamatan warga serta menekan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial.
Ia menekankan perlunya penanganan terpadu di bawah satu komando agar langkah-langkah tidak terfragmentasi dan lebih efektif.
Dalam keterangan pers, Jumat, 4 September 2026, Puan mengatakan penanganan Karhutla harus melibatkan lebih dari sekadar pemadaman api.
Menurutnya, upaya tanggap harus mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, kelangsungan proses pendidikan, dan bantuan untuk keluarga yang terdampak.
Sebaran kebakaran yang menimbulkan kabut asap pekat telah memengaruhi kondisi kesehatan dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra.
Situasi diperparah oleh kemarau ekstrem yang dipicu fenomena El Niño sehingga beberapa daerah mengalami peningkatan titik panas.
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dilaporkan menjadi zona merah dengan ribuan titik panas (hotspot).
Puan mengingatkan bahwa dampak Karhutla melampaui kerusakan lingkungan; asap dapat mengganggu layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, serta kegiatan ekonomi, bahkan berdampak lintas wilayah.
Ia meminta pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait memperkuat koordinasi agar penanganan dampak kebakaran berjalan terarah dan terpadu.
Keselamatan dan kesehatan masyarakat, menurut Puan, harus menjadi indikator utama dalam setiap kebijakan tanggap darurat Karhutla.
Peran pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak, masyarakat, serta pengelola kawasan perlu disinergikan untuk mempercepat respons di lapangan.
Puan menekankan bahwa kecepatan respons krusial; semakin lama titik api dibiarkan, semakin besar biaya serta sumber daya yang diperlukan untuk pengendalian.
Ia menyatakan dukungan atas penyegelan 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait Karhutla di tujuh provinsi.
Puan meminta agar proses penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pihak bertanggung jawab disampaikan secara terbuka kepada publik.
DPR akan mengawal penanganan Karhutla melalui lintas komisi yang membidangi kehutanan dan lingkungan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan, serta penegakan hukum.







