Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan langkah kesiapsiagaan menyeluruh menyusul lonjakan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Permintaan itu disampaikan pada Selasa, 14 Juli 2026.
Gunung Anak Krakatau kini tercatat pada Status Level III (Siaga), seiring meningkatnya intensitas erupsi beberapa hari terakhir.
Kekhawatiran publik timbul karena ingatan akan peristiwa tsunami di Selat Sunda pada 2018 masih membekas dalam ingatan masyarakat pesisir.
Meski demikian, BMKG menyatakan belum ada indikasi tsunami atau perubahan muka air laut yang mengarah pada gelombang tsunami akibat aktivitas GAK.
Puan menekankan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap respons pemerintah.
Menurutnya, ancaman bencana geologi tak bisa dihapuskan, tetapi dampaknya dapat diperkecil bila sistem kesiapsiagaan nasional bekerja cepat, terintegrasi, dan berbasis bukti ilmiah.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh atas pemantauan gunung berapi dan efektivitas sistem peringatan dini di kawasan pesisir Selat Sunda.
Evaluasi juga harus meliputi kesiapan jalur evakuasi, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta kapasitas pemerintah daerah untuk menanggapi darurat.
Puan yang pernah menjabat Menko PMK menegaskan pentingnya memastikan informasi resmi dari PVMBG, BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah tersampaikan cepat, konsisten, dan mudah dipahami publik.
Kecepatan distribusi informasi perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan kepanikan atau celah bagi penyebaran kabar tak terverifikasi.
Ibu Ketua DPR juga meminta agar pemetaan kelompok rentan dilakukan secara detail sehingga proses evakuasi menjadi lebih efektif dan tidak memakan waktu berlebih.
Dia memandang penguatan mitigasi bencana sebagai investasi jangka panjang yang wajib terus diperkuat.
DPR RI berkomitmen mengawal kesiapsiagaan pemerintah, terutama dalam memperkuat sistem pemantauan gunung api dan modernisasi teknologi peringatan dini.
Penguatan kapasitas pemerintah daerah turut menjadi fokus pengawasan Dewan untuk memastikan respons lokal lebih siap.
Selain aktivitas gunung, Puan menyoroti peringatan BMKG terkait potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh Siklon Tropis Bavi.
Menurutnya, ancaman cuaca ekstrem yang dipicu perubahan iklim menuntut pemerintah beralih ke pendekatan antisipatif yang terkoordinasi hingga tingkat daerah.
Ia menekankan informasi dari BMKG harus langsung menjadi dasar pengambilan keputusan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat.
Dengan demikian setiap peringatan cuaca ekstrem perlu segera diikuti langkah operasional yang terukur dan terintegrasi.







