Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan perlindungan sosial bagi warga yang mengalami penurunan pendapatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis, Senin, 7 September 2026.
Puan menekankan bahwa langkah pembatasan aktivitas demi keselamatan publik harus dibarengi dengan kebijakan kompensasi bagi kelompok rentan.
Kelompok yang mendapat perhatian khusus menurutnya meliputi pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, serta pelaku UMKM.
Menurut Puan, tanpa jaring pengaman ekonomi keluarga terpaksa menghadapi dilema antara menjaga keselamatan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Erupsi tidak hanya menyebarkan abu vulkanik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi lokal seperti perdagangan dan pekerjaan luar ruangan.
Gangguan mobilitas masyarakat juga tercatat di sejumlah wilayah yang terkena dampak abu.
Puan turut menyoroti dampak terhadap transportasi udara, di mana beberapa bandara sempat menunda atau membatalkan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik.
Ia meminta agar pengaturan ulang jadwal penerbangan dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah penumpukan penumpang setelah bandara kembali beroperasi.
Lebih jauh, Puan mengingatkan agar beban atas penundaan tidak dibebankan pada masyarakat yang telah mengalami kerugian waktu dan biaya akibat pembatalan atau penundaan penerbangan.
Pemerintah pusat dan daerah diminta bekerja selaras sebagai satu kesatuan dalam penanganan dampak erupsi agar pelayanan dan bantuan bisa didistribusikan merata.
Ia menegaskan tidak boleh ada disparitas antarwilayah, di mana satu daerah memiliki stok dan layanan memadai sementara daerah lain meninggalkan warganya tanpa kebutuhan dasar.
Selain aspek ekonomi dan transportasi, Puan mengingatkan agar hak pendidikan anak tetap diperhatikan selama kondisi belum aman.
Beberapa wilayah yang terdampak telah mengalihkan proses belajar mengajar ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya mengurangi risiko paparan abu vulkanik.
Di penutup, Puan mendesak agar seluruh kebijakan penanggulangan diarahkan untuk meringankan beban masyarakat dan disertai informasi terkini mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau agar warga bisa menyesuaikan aktivitasnya.







