Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang intensitasnya meningkat pesat di Kalimantan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (21/8/2026).
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sebaran titik panas tertinggi di Kalimantan berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik.
Provinsi lain tercatat: Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan 74 titik, Kalimantan Timur 74 titik, dan Kalimantan Utara 3 titik.
Akibat kebakaran, kualitas udara memburuk hingga masuk kategori berbahaya dan terjadi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dampak lain meliputi terganggunya aktivitas warga dan sekolah, rusaknya habitat satwa, serta kabut asap lintas batas yang memengaruhi negara tetangga.
Kabut pekat bahkan menurunkan jarak pandang menjadi sekitar 10 meter di beberapa lokasi terdampak parah, termasuk Banjarbaru di Kalimantan Selatan.
Puan meminta pemerintah menetapkan zona operasi prioritas berdasarkan kombinasi hotspot berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah.
Daerah dengan risiko tertinggi perlu mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk operasi pemadaman.
Ia juga mendesak pemerintah pusat memberikan bantuan cepat bagi daerah yang kewalahan, termasuk kemampuan memantau secara real time dan mengambil alih dukungan bila kapasitas daerah tidak memadai.
Puan menegaskan bahwa operasi darat harus diperkuat agar api tidak kembali menyala setelah permukaan tampak padam.
Sementara itu, pemadaman dari udara perlu difokuskan pada area yang sulit dijangkau oleh petugas darat.
Kelengkapan infrastruktur dan perlindungan untuk petugas menjadi sorotan, termasuk kebutuhan alat pelindung diri seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan.
Perlindungan tersebut penting untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan paparan asap pekat di lapangan.
Puan menilai kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman harus cepat dan efektif.
Ia meminta pemerintah segera memetakan dampak Karhutla terhadap masyarakat dan rutin memantau kualitas udara di setiap wilayah terdampak.
Apabila Indeks Pencemaran Udara (API) melebihi ambang batas polusi, pemerintah didorong untuk memberlakukan situasi darurat dan meminta masyarakat menghentikan sementara aktivitas di luar rumah.
Tempat penampungan juga harus disiapkan jika keadaan masyarakat di daerah terdampak masuk kategori bahaya.
Pemerintah daerah diminta membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita masalah pernapasan.
Ketersediaan stok masker bagi warga serta skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang perlu disiapkan apabila indeks kualitas udara terus memburuk.
Puan mengingatkan bahwa kabut asap telah berdampak lintas negara; ratusan sekolah di Malaysia diliburkan dan Singapura telah mengimbau warganya untuk mewaspadai dampak Karhutla.
Ia menegaskan penanggulangan segera diperlukan agar tidak kembali muncul nota protes dari negara sahabat akibat dampak asap.
Mantan Menko PMK itu juga mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran maupun yang lalai sehingga menyebabkan Karhutla.
Setiap titik api harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan karena kerugian akibat Karhutla meluas pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan penyebab meluasnya kebakaran, langkah pencegahan, dan prosedur penanggulangan sejak titik api pertama kali terdeteksi.
Puan menekankan bahwa seringkali kebakaran membesar bukan karena tidak terdeteksi, melainkan karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan.







