Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengintensifkan respons terhadap dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Bantuan berupa pompa, tangki, dan personel dikerahkan untuk menjaga pasokan air dan mendukung upaya penanggulangan karhutla di lapangan.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan peningkatan kesiapsiagaan khususnya selama musim kemarau di Kalimantan Barat; kata Dody di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.
Langkah kementerian meliputi penguatan koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur penunjang yang diperlukan di lokasi terdampak.
Pelaksanaan teknis dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Barat.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan status darurat bencana karhutla sebagai respons atas kondisi yang memburuk.
Dukungan Kementerian PU mencakup penyaluran pompa dan fasilitasi distribusi air bersih untuk warga yang mengalami kekurangan pasokan.
Distribusi bantuan diarahkan ke sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau.
Selain pengiriman peralatan, personel juga dikerahkan ke Ketapang dan Kubu Raya untuk melakukan identifikasi kebutuhan terkait sumber daya air dan infrastruktur.
Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, mengatakan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah telah berlangsung sejak dampak kekeringan mulai nyata terasa.
Tahid menyebut tim lapangan membawa pompa, sejumlah BBM, dan turun langsung untuk memantau kondisi di lokasi terdampak.
Identifikasi di Ketapang dan Kubu Raya difokuskan pada upaya menemukan bantuan yang dapat diberikan dari sisi SDA maupun Cipta Karya.
Menurut Tahid, musim kemarau yang meluas akibat El Nino meningkatkan potensi kebakaran di wilayah Kalimantan.
Zona pesisir Kalbar yang banyak didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena kebakaran di lahan gambut relatif sulit dipadamkan.
Sementara wilayah hulu di Kalbar yang berkarakter tanah mineral memiliki karakter penanganan yang berbeda dibandingkan lahan gambut.
Dengan pendekatan itu, BWS tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga melakukan pemetaan sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan saat kebakaran terjadi.
Kepala BPBPK Kalbar, Mohd. Yoza Habibie, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan pasokan air bersih ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan.
Lokasi penerima bantuan air meliputi Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, Pontianak, Singkawang, dan Sanggau.
Yoza menjelaskan suplai air diambil dari PDAM-PDAM terdekat dan kemudian didistribusikan ke kabupaten/kota yang membutuhkan.
Keseluruhan upaya diarahkan untuk memastikan akses air bersih bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi potensi meluasnya karhutla di Kalimantan Barat.







