Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat program rekonstruksi permanen terhadap 47 jembatan yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah pengerjaan permanen ini ditempuh setelah tahap penanganan darurat berhasil mengembalikan akses bagi warga di kawasan terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan kebijakan prioritas tersebut dalam pernyataan publik pada Minggu, 26 Juli 2026.
Ia menekankan bahwa fokus pemerintah bukan sekadar menyambungkan kembali jaringan jalan, melainkan membangun infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan untuk melayani masyarakat.
Berdasarkan data hingga 25 Juli 2026, sebanyak 48 penanganan darurat jembatan telah difungsikan untuk melayani mobilitas masyarakat.
Rinciannya terdiri dari 25 titik di Aceh, 13 titik di Sumatra Utara, dan 10 titik di Sumatra Barat.
Pekerjaan darurat sebelumnya meliputi pemasangan jembatan Bailey, pemasangan box culvert, serta perkuatan struktur sesuai kebutuhan lapangan.
Selain itu, penanganan darurat juga mencakup perbaikan oprit, pembersihan material, dan normalisasi alur sungai di lokasi terdampak.
Saat ini rehabilitasi dan rekonstruksi permanen terhadap 47 jembatan berjalan dengan progres rata-rata 34,38 persen.
Penanganan permanen terbagi atas 30 jembatan di Aceh, delapan jembatan di Sumatra Utara, serta sembilan jembatan di Sumatra Barat.
Beberapa lokasi menunjukkan kemajuan signifikan; di Aceh, jembatan Lawe Mengkudu I dan Ulee Langa telah melampaui progres 90 persen.
Di Sumatra Barat, empat jembatan telah rampung seluruhnya, yaitu Marga Yasa A, Marga Yasa B, Sungai Indarung, dan Batang Lolo.
Pekerjaan pada lokasi lain terus dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kesiapan lapangan masing-masing situs.
Kementerian Pekerjaan Umum terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur pascabencana.
Tujuan percepatan ini adalah memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi logistik, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.







