JENGGALA.ID – Pemerintah resmi menghentikan proyek Hot Backup Satellite (HBS) yang menghabiskan investasi sebesar Rp5,2 triliun. Namun, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, mengklaim bahwa pemerintah belum mengeluarkan dana apa pun untuk proyek tersebut.
Usman menjelaskan bahwa HBS adalah hasil kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga seluruh pendanaan proyek ini berasal dari sektor swasta. Menurutnya, pemerintah belum melakukan pembayaran apa pun terkait proyek HBS.
Proyek pembuatan HBS dimulai pada 19 Oktober 2021, dan pada Maret 2022, Kominfo telah menandatangani kontrak proyek HBS dengan Konsorsium Nusantara Jaya, yang terdiri dari beberapa perusahaan, termasuk PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
Biaya investasi untuk infrastruktur HBS mencapai Rp 5.208.984.690.000, termasuk PPN. Usman menjelaskan bahwa menurut perjanjian, pemerintah akan membayar konsorsium ketika satelit tersebut mulai beroperasi. Namun, karena proyek ini dihentikan, pemerintah belum mengeluarkan dana tersebut.
Satgas BAKTI Kominfo, dalam keterangan resmi, menyatakan bahwa mereka merekomendasikan penghentian proyek HBS setelah melakukan kajian terkait urgensi, anggaran, kemajuan kontrak, dan risiko operasional satelit Satria-1. Total nilai proyek HBS mencapai Rp5,2 triliun, dan pemerintah telah membayar sekitar Rp3,5 triliun, yang akan dikembalikan oleh konsorsium.
Proyek HBS awalnya dirancang sebagai satelit cadangan Satria-1 dan untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia. Proyek ini melibatkan beberapa perusahaan besar, seperti Boeing, SpaceX, dan Hughes Network System, yang masing-masing berperan dalam manufaktur satelit, peluncuran roket, dan penyediaan solusi broadband untuk HBS.
Pengadaan Satelit HBS dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Bakti dengan menggunakan dana universal service obligation (USO), yang diperoleh dari penyelenggara telekomunikasi. Sebagai hasilnya, HBS didanai langsung oleh BAKTI Kominfo, berbeda dengan satelit Satria-1 yang didanai melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Johnny G Plate, saat masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, mencatat bahwa Satelit HBS memiliki kapasitas 150 Gbps.







