JENGGALA.ID – Ratusan warga Solo melakukan aksi protes hari Senin (16/10) di depan rumah dinas Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dengan cara bertapa bisu. Tapa bisu adalah bentuk protes tradisional yang awalnya dilakukan di alun-alun depan Keraton Surakarta Hadiningrat, sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap para raja Jawa.
Para peserta aksi berjalan dari Stadion Sriwedari menuju Loji Gandrung melalui city walk, sambil membawa spanduk dan poster yang mengecam praktik politik dinasti. Salah satu spanduk menyatakan, “Kami muak dengan politik dinasti,” yang tercetak di atas kain merah putih. Sementara poster lainnya berisi pesan “Ojo dumeh (jangan mentang-mentang).”
Di depan Loji Gandrung, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian ada peserta yang membakar kemenyan untuk memulai prosesi tapa bisu. Koordinator aksi, Joko Pleci, mengumumkan, “Saudara-saudara, kita mulai tapa bisu selama lima menit.” Setelah itu, mereka berdiam diri sejenak sebelum membubarkan diri kembali ke Stadion Sriwedari.
Setelah aksi berakhir, Joko tidak secara rinci menjelaskan tujuan dari aksi tersebut, tetapi ia meyakini para pemimpin sudah memahami pesan yang ingin disampaikan. “Sesuai moto tadi, tetap kita tidak ada tendensi apa-apa. Cuma ya kita orang Jawa tapa mbisu biar pemimpin-pemimpin kita yang tahu yang menjawab,” ungkapnya.
Meskipun aksi ini digelar di depan rumah dinas Gibran, Joko tidak membantah bahwa aksi tersebut berhubungan dengan Gibran. Ketika ditanya mengapa aksi ini dilakukan di lokasi tersebut, Joko berkata, “Kalau enggak ke Balai Kota atau ke Loji Gandrung, mau kemana lagi?” Ia juga mengaku bahwa aksi tersebut mungkin memiliki kaitan dengan perkembangan terkini di Indonesia.
Joko menjelaskan bahwa tapa bisu adalah cara masyarakat Jawa untuk mengingatkan pemimpin mereka, dengan ungkapan, “Orang Jawa dari moyang kita dulu yang namanya tapa bisu ya yen kowe dielingke wegah, aku tak meneng wae (Kalau kamu tidak mau diingatkan, lebih baik saya diam saja).” Meski begitu, ia membantah bahwa aksi ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan pasal 169 q Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden.
Gibran sendiri sempat bertemu dengan peserta aksi yang masih berkumpul di Stadion Sriwedari. Ia menanyakan aspirasi yang ingin disampaikan melalui aksi tersebut, bahkan mengajak koordinator aksi untuk berbincang di Loji Gandrung. Namun, Gibran melaporkan bahwa koordinator aksi tidak memberikan keluhan yang spesifik. “Tak takoni keluhane apa (Saya tanya, keluhannya apa), katanya enggak tahu. Saya ajak ke rumah enggak mau,” ujar Gibran.







