Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo) menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang ditegaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Propindo, Heikal Safar, meminta penegak hukum melanjutkan penindakan secara tegas dan profesional terhadap kasus-kasus korupsi besar yang tengah disidik.
Heikal memberi apresiasi atas langkah penyidikan yang saat ini berlangsung, termasuk rangkaian penggeledahan di 12 lokasi terkait tiga dugaan perkara korupsi berskala besar.
Menurutnya, tindakan penegakan hukum itu konsisten dengan komitmen Presiden dan sejalan dengan tujuan organisasi untuk menegakkan hukum yang adil dan bermartabat.
Heikal menegaskan seluruh aparat penegak hukum harus menjadi teladan dengan bekerja secara profesional dan konsisten dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Ia juga menyampaikan penghargaan atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam perang melawan korupsi dan mendorong penguatan koordinasi antar-institusi untuk mengusut perkara yang merugikan keuangan negara.
Lebih jauh, Heikal meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan akuntabel sesuai arahan Presiden.
Ia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto agar melakukan evaluasi total terhadap aparat penegak hukum mengingat kondisi negeri yang dinilai terganggu oleh serangkaian kasus korupsi besar.
Propindo menilai pengungkapan perkara-perkara besar oleh Kepolisian patut diapresiasi, namun masih ada sejumlah dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik dan perlu diselesaikan secara tuntas sesuai ketentuan hukum.
Contoh kasus yang disebutkan meliputi dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara yang memicu blackout, kasus ASABRI, serta penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.
Heikal mengimbau organisasi advokat untuk aktif mendukung penegakan hukum melalui fungsi profesi, termasuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan mengawal proses peradilan agar transparan.
Ia juga mengajak organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan elemen masyarakat lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dari pihak kepolisian, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menyatakan telah dilaksanakan penggeledahan di 12 lokasi terkait tiga perkara dugaan korupsi.
Lokasi penggeledahan tersebar di sejumlah wilayah seperti Jakarta Selatan, kawasan Pacific Place, Kuningan, Sudirman, hingga Bogor.
Budi Hermanto menyebut penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi blackout batu bara PLN, perkara Asabri, dan kasus yang melibatkan pihak terkait Krakatau Steel.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Kamis, 9 Juli 2026, Propindo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.







