Badan Gizi Nasional (BGN) RI memutuskan memusatkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada daerah-daerah yang tercatat memiliki angka stunting yang tinggi.
Langkah ini juga meliputi rencana pembangunan dapur MBG baru di lokasi-lokasi yang belum tersedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tujuan kebijakan tersebut adalah memastikan anak-anak di wilayah rawan gagal tumbuh tetap menerima makanan bergizi secara berkelanjutan.
BGN memperoleh peta sebaran stunting dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sebagai dasar penentuan prioritas daerah pelaksanaan MBG.
Berdasarkan peta tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kabupaten dan kota yang tingkat stuntingnya berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi.
BGN akan melakukan pencocokan antara data sebaran stunting dengan lokasi dapur MBG yang sudah beroperasi untuk menentukan kebutuhan pembangunan fasilitas baru.
Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan pemerintah siap mendirikan dapur tambahan di wilayah yang belum terlayani agar akses terhadap program tidak terputus.
Sudaryono menegaskan upaya pengaktifan dan perluasan dapur-dapur MBG akan menjadi fokus dalam beberapa hari dan minggu ke depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa prioritas program tidak hanya diarahkan pada daerah dengan angka stunting tinggi, tetapi juga mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Budi menyinggung bahwa kawasan 3T memerlukan perhatian khusus karena tantangan akses pelayanan yang lebih besar dibanding wilayah lain.
Pelaksanaan MBG di daerah-daerah sulit dijangkau akan ditempuh untuk memperluas jangkauan intervensi gizi pemerintah.
Sinergi antara BGN dan Kemenkes diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran program, dengan pendekatan berbasis data untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Kunjungan Kepala BGN ke Kemenkes RI di Jakarta berlangsung pada Rabu, 6 Agustus 2026, sebagai bagian dari koordinasi teknis pelaksanaan program.







