Sidang pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi menampilkan kesaksian sejumlah dosen non-ASN mengenai kondisi profesi mereka.
Beberapa di antaranya menceritakan perjalanan panjang meraih gelar doktor yang tidak selalu berbanding lurus dengan pengakuan dan imbalan yang diterima.
Keterangan Ketua Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) menyebutkan bahwa 76,7% anggota FKDSI menerima penghasilan di bawah UMR.
Angka tersebut mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya pada kesejahteraan individu tetapi juga pada keberlanjutan profesi akademik.
Temuan Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan beban kerja dosen meningkat sekitar 16 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebanyak 64 persen dosen menyatakan bahwa mereka harus bekerja lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.
Sementara itu, laju pertumbuhan jumlah dosen di perguruan tinggi negeri melambat dari 5,4 persen pada 2018/2019 menjadi hanya 1,2 persen pada 2022/2023.
Kondisi ini menandakan tekanan struktural yang memengaruhi kapasitas akademik institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
Tidak semua dosen berada dalam posisi yang sama; sebagian mampu memperbaiki kesejahteraan melalui kepakaran yang membuka peluang di luar kampus.
Namun ketergantungan pada keberhasilan segelintir individu tidak cukup untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara nasional.
Pemerintah perlu menjamin setiap dosen memperoleh penghidupan yang layak serta kesempatan mengembangkan kompetensi secara merata.
Penguatan profesionalisme dosen juga harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Negara tidak hanya dituntut membangun infrastruktur kampus dan memperluas akses, tetapi juga memastikan kualitas sumber daya manusia yang mengelola pendidikan tinggi.
Contoh perguruan tinggi papan atas seperti Harvard, Oxford, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan National University of Singapore menunjukkan reputasi dibangun melalui kekuatan akademisinya.
Oleh karena itu, investasi pada profesionalisme dosen merupakan strategi jangka panjang untuk membangun kapasitas intelektual bangsa dan daya saing berbasis ilmu pengetahuan.
Dari sisi regulasi, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu disempurnakan agar ketentuan normatif menjadi instrumen operasional yang memberikan kepastian bagi dosen.
Agenda mendesak meliputi pembentukan sistem karier, penghargaan akademik, standar penghasilan yang layak, serta mekanisme pengembangan karier yang berkelanjutan.
Penggunaan Dana Abadi Pendidikan sebaiknya diperluas sehingga dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta memperoleh akses yang setara untuk peningkatan kualifikasi, kapasitas riset, jejaring akademik, dan kontribusi ilmiah.
Upaya itu harus didukung oleh ekosistem akademik sehat yang mencakup pengembangan kepakaran, budaya riset, kolaborasi dan mobilitas akademik, kebebasan akademik, serta sistem penghargaan yang mendorong inovasi.
Perkara di Mahkamah Konstitusi semestinya menjadi momentum perubahan paradigma negara terhadap profesi dosen, bukan sekadar penantian atas putusan pengadilan.
Terlepas dari hasil putusan, amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuntut kontinuitas kebijakan yang menghargai peran dosen dalam kelangsungan ilmu pengetahuan.







