Prof. Dr. Henry Yosodiningrat secara terbuka menolak rencana pemberian gelar adat Lampung kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Ia menegaskan proses penghargaan adat harus mempertimbangkan aspirasi seluruh masyarakat adat agar nilai-nilai leluhur tetap terjaga dan tidak tergerus oleh kepentingan tertentu.
Henry menyampaikan pernyataan itu dalam keterangan tertulis pada Minggu (29/6).
Menurutnya, gelar adat di Lampung memiliki makna yang sangat mendalam dan tidak bisa dipandang sekadar sebagai simbol semata.
Ia menjelaskan bahwa di ranah adat, gelar mencerminkan kehormatan, teladan, integritas, dan pengabdian yang diwariskan oleh leluhur.
Henry merupakan keturunan garis lurus ke-13 Sai Batin Marga Pugung Penengahan, Kabupaten Pesisir Barat.
Ia juga mengakui pernah memiliki hubungan politik di masa lalu, termasuk dipercaya sebagai Koordinator Tim Hukum Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.
Meski demikian, ia menyatakan kekecewaan terhadap arah kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan pada akhir masa jabatan Joko Widodo yang menurutnya menyimpang dari harapan awal dan berdampak pada kualitas demokrasi.
Berdasarkan penilaian tersebut, Henry menolak pemberian gelar adat kepada Joko Widodo.
Ia menekankan pandangannya tidak mewakili keseluruhan masyarakat adat Lampung karena struktur adat di provinsi itu sangat beragam dan setiap kelompok adat memiliki kemandirian pandangan.
Henry menegaskan penolakannya dilandaskan pada kepedulian terhadap institusi adat, bukan motivasi kebencian pribadi atau upaya memicu polarisasi horizontal.
Di akhir pernyataan, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh adat, untuk konsisten menjaga marwah tradisi, berdiri di atas konstitusi, dan menghormati suara rakyat.







