Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kreatif didorong untuk memberi perlindungan hukum terhadap produk yang mereka ciptakan agar nilainya diakui secara formal.
Pernyataan itu disampaikan oleh Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy Brando Hutabarat, dalam talkshow “Kekayaan Intelektual untuk Mendukung Pembiayaan UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif” yang berlangsung di pameran Karya Kreatif Indonesia, Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Rudy mengingatkan bahwa setiap produk UMKM merupakan hasil kreativitas yang dibangun melalui investasi waktu, biaya, dan reputasi pelaku usaha.
Tanpa pendaftaran hak kekayaan intelektual, karya-karya tersebut mudah ditiru atau diklaim pihak lain dan belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari nilai ekonomi usaha.
Menurut Rudy, jenama, disain, hak cipta dan indikasi geofrafis bukan sekedar legalitas administratif tetapi instrumen penting untuk melindungi aset usaha.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan langkah awal untuk mengubah karya menjadi aset yang bisa diakui dan dimonetisasi.
Penerapan hak tersebut juga menjadi strategi bisnis yang dapat memperkuat daya saing dan membuka akses ke pasar bernilai lebih tinggi, kata Rudy.
Karya yang terlindungi cenderung mempermudah akses pembiayaan, sehingga UMKM berpeluang memperbesar skala usahanya.
Rudy menegaskan perlunya membangun ekosistem yang menghubungkan perlindungan, penciptaan nilai, dan pembiayaan sebagai siklus yang saling memperkuat.
Hingga Juni 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.519 triliun atau sekira 17 persen dari total kredit perbankan nasional.
Rudy menutup dengan mengatakan bahwa ruang untuk memperluas pembiayaan UMKM masih sangat besar dan Bank Indonesia akan mendorong pembiayaan tersebut baik dari sisi supply maupun demand, dari sisi perbankan dan dari sisi UMKM nya.







