Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan tegas terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026.
Presiden meminta aparat memperkuat dua hal penting: edukasi kepada masyarakat dan penegakan hukum untuk mencegah karhutla.
Ia memerintahkan agar sosialisasi mengenai larangan pembakaran lahan dilakukan hingga ke tingkat desa.
“Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” ujar Presiden dalam pertemuan tersebut.
Menurut Prabowo, warga yang membutuhkan pembukaan lahan harus melaporkan kebutuhannya kepada kepala desa, camat, atau bupati.
Pemerintah kemudian akan memfasilitasi proses pembukaan lahan secara terorganisir agar tidak menggunakan pembakaran.
Presiden juga meminta TNI dan Polri membantu pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat selama proses tersebut.
Pembukaan lahan yang aman dapat dilakukan melalui kelompok tani dengan dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi.
Prabowo menekankan bahwa skema ini harus terorganisir dan tidak boleh berlangsung secara liar.
Selain menfokuskan pada masyarakat, Presiden meminta tindakan tegas terhadap korporasi yang diduga mengarahkan pembakaran lahan.
Ia meminta kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen menindaklanjuti setiap indikasi keterlibatan perusahaan.
Apabila ditemukan bukti keterlibatan, Pemerintah siap mencabut izin korporasi yang terbukti menganjurkan pembakaran.
Presiden juga menekankan pentingnya tindakan dini di lokasi-lokasi yang terpantau sebagai hotspot.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api, tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini, di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” tegasnya.







