Fahira Idris, anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, menyambut baik perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Pernyataan Presiden disampaikan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat 14 Agustus 2026.
Bagi Fahira, pengakuan kepala negara menjadi peluang untuk mempercepat penyelesaian regulasi yang telah lama diperjuangkan DPD RI.
Ia menilai hadirnya UU khusus untuk daerah kepulauan krusial agar pembangunan tidak lagi terpusat pada daratan semata.
Fahira menyampaikan komentar tersebut usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Senayan, Jakarta.
Presiden juga menyinggung perjuangan DPD RI terkait RUU yang saat ini masuk dalam pembahasan tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah.
Menurut Fahira, pernyataan Presiden merupakan sinyal politik positif yang harus dijaga agar pembahasan berjalan cepat tetapi tetap berkualitas.
Ia menekankan pentingnya menghasilkan undang-undang yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan.
Fahira merinci enam urgensi yang menjadi dasar perlunya RUU Daerah Kepulauan segera diselesaikan.
Pertama, mengakhiri paradigma pembangunan yang cenderung berpihak pada daratan sehingga kebutuhan wilayah kepulauan tersisih.
Indonesia secara konstitusional adalah negara kepulauan, namun perencanaan dan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi karakter geografis tersebut.
Kedua, menegaskan keadilan fiskal untuk daerah kepulauan karena biaya penyediaan infrastruktur dan layanan di pulau-pulau seringkali lebih tinggi dan kompleks.
Fahira mendukung pembahasan skema Dana Khusus Kepulauan sebagai instrumen afirmasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar tambahan anggaran.
Ketiga, mempercepat konektivitas dan pemerataan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, telekomunikasi, dan logistik.
RUU diharapkan mampu memperkuat jaringan antarpulau dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik.
Keempat, memberikan kepastian kewenangan dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan laut, pesisir, tata ruang, sumber daya, dan pelayanan publik.
Kejelasan ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan UU Pemerintahan Daerah maupun peraturan sektoral lainnya.
Kelima, menjadikan ekonomi biru sebagai sumber kesejahteraan dengan memaksimalkan potensi perikanan, kelautan, pariwisata, energi, dan logistik di daerah kepulauan.
Pengelolaan ekonomi tersebut harus mendorong nilai tambah di daerah, membuka lapangan kerja, serta menghormati hak masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan kearifan lokal.
Keenam, memperkuat kedaulatan dan ketahanan wilayah perbatasan karena banyak pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Fahira menegaskan bahwa kehadiran negara lewat pembangunan dan pelayanan publik di pulau terluar berkontribusi pada penguatan kedaulatan.
Ia berharap optimisme Presiden Prabowo terhadap penyelesaian RUU Daerah Kepulauan segera diwujudkan dalam pembahasan konkret antara DPR, DPD, dan pemerintah.
“Saya berharap optimisme Presiden bahwa RUU ini akan selesai benar-benar kita wujudkan,” kata Fahira.







