Dalam acara peluncuran Program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan antara pengelolaan keuangan negara dan kemampuan menghadapi bencana.
Presiden mengatakan pemberantasan korupsi dan penghentian kebocoran anggaran menjadi prasyarat agar negara mampu mengerahkan sumber daya besar saat darurat.
Ia mengaitkan pengelolaan keuangan yang baik dengan kapasitas pemerintah menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Sebelumnya, Presiden menyebut pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk penanganan karhutla, termasuk pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personel.
“Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat,” ujar Presiden saat acara tersebut.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan perlunya tata kelola atas seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab.
“Karena itu, penyelewengan, korupsi, harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Presiden juga mempertanyakan bagaimana negara bisa menyediakan alat dan personel jika pengelolaan anggaran tidak efektif.
“Bagaimana kita sekarang bisa mengatasi masalah? Bisa punya ratusan helikopter, bisa mengatasi alat berat kalau kita tidak punya uang?” kata Presiden menggarisbawahi pentingnya dana yang tersedia.
Ia menegaskan bahwa sumber dana itu berasal dari upaya menyelamatkan keuangan negara dengan menghentikan praktik korupsi dan kebocoran anggaran.
“Uang itu dari yang kita selamatkan dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu,” tutur Presiden.
Presiden menutup dengan menegaskan bahwa upaya perbaikan pengelolaan keuangan masih harus diperkuat.
“Kita belum puas. Kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan negara,” kata Presiden menegaskan komitmen pemerintah.







