Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi penghentian seluruh praktik pembakaran hutan dan lahan, termasuk praktik yang selama ini disebut sebagai “kearifan lokal”.
Instruksi ini mencakup pelarangan pembakaran meski dilakukan atas dasar tradisi yang sebelumnya memperbolehkan pembakaran hingga keluasan dua hektare.
Djamari menyatakan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 7 September 2026.
Menurut Djamari, ketentuan yang sempat membolehkan pembakaran untuk kepentingan lokal telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan kini dihentikan secara menyeluruh.
Pemerintah berencana melakukan revisi terhadap aturan terkait, namun saat ini semua aktivitas pembakaran lahan harus dihentikan tanpa pengecualian.
Djamari menegaskan penghentian itu bersifat segera sambil menunggu penyusunan ketentuan yang lebih baik di masa mendatang.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia belum mencapai puncak fenomena El Nino pada musim ini.
Durasi kemarau yang dipengaruhi El Nino diperkirakan bisa lebih panjang sehingga memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah meminta semua pihak tidak meremehkan kondisi ini dan mengambil langkah pencegahan sejak dini agar api tidak meluas.
Djamari menyebutkan upaya penanganan akan dilakukan dengan cepat untuk menghindari kelengahan di lapangan.
Selain langkah pencegahan, penghentian pembakaran juga terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku.
Pemerintah menemukan kebakaran yang disebabkan oleh tindakan sengaja maupun kelalaian, sehingga tindakan hukum sedang ditempuh.
Beberapa pelanggaran karhutla saat ini sudah diproses secara hukum sebagai peringatan agar praktik pembakaran tidak diulangi.







