Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak subsidi di tengah ketidakpastian geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.
Menteri Bahlil menyampaikan instruksi itu usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026, dengan menekankan volatilitas yang terjadi pada harga minyak dunia.
Pemerintah memutuskan agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan dalam kondisi pasar yang bergejolak, kecuali terdapat penurunan nyata pada Indonesian Crude Price/ICP di pasar internasional.
Sementara itu, penyesuaian untuk BBM nonsubsidi akan mengacu pada perkembangan ICP; apabila harga minyak mentah dunia turun, maka harga BBM nonsubsidi juga diharapkan turun.
Dalam rapat tersebut, Menteri Bahlil juga melaporkan progres program hilirisasi sektor pertambangan, termasuk kewajiban pembangunan fasilitas hilirisasi bagi perusahaan nasional yang menerima perpanjangan izin dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Presiden mengingatkan agar ketentuan hilirisasi dijalankan sesuai aturan dan meminta agar langkah-langkah tegas dan terukur segera diambil bila ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban, selaras dengan Pasal 33 Undang-Undang 1945.
Presiden juga menyoroti terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan dan memerintahkan Menteri Bahlil bersama PLN untuk menangani gangguan pasokan listrik tersebut.
Menteri Bahlil menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu, “Kami akan selesaikan dalam waktu dekat.”







